KEBIJAKAN efisiensi anggaran mulai dirasakan oleh banyak pihak. Meskipun tujuan tersebut baik untuk mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran, namun ada kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut bisa menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengakui bahwa meskipun kebijakan ini tujuannya baik, terutama dalam mendahulukan program yang dianggap lebih penting. Masyarakat dan para pengelola anggaran di daerah belum terbiasa dengan perubahan tersebut. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang mengarah pada pemotongan anggaran ini menyebabkan reaksi yang cukup cepat, bahkan ada yang merasa panik.
“Memang, tujuan pemerintah sudah bagus dalam rangka memberikan anggaran untuk pembangunan yang lebih prioritas. Namun, kita sebagai masyarakat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya terbiasa dengan situasi ini,” ungkap Muhtar kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin. Ia menambahkan bahwa meskipun kebijakan efisiensi ini perlu dilakukan untuk memperbesar belanja modal yang bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat, hal ini menuntut semua pihak untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan anggaran yang lebih terbatas.
Kebijakan efisiensi anggaran ini, sambung politisi Partai Gerindra ini, meskipun sudah diterapkan di beberapa daerah, masih membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pembagian anggaran yang tidak seimbang, terutama dalam hal belanja ATK (Alat Tulis Kantor) yang hampir mencapai 92% dari anggaran yang telah dialokasikan.
“Kita berharap kebijakan ini bisa lebih bertahap, tidak langsung semuanya dipotong. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sektor-sektor yang bergantung pada jasa, seperti pariwisata, tetap berjalan baik,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini. Terutama untuk daerah-daerah yang mengandalkan sektor jasa, seperti Kota Mataram yang merupakan salah satu tujuan wisata, di mana kebijakan ini bisa berpotensi mempengaruhi kunjungan wisatawan.
Meskipun demikian, para pengambil kebijakan tetap yakin bahwa kebijakan efisiensi ini memiliki dampak positif, terutama dalam menjaga keuangan daerah tetap sehat dan dapat dialokasikan untuk pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan pemerintah.
“Walaupun sekarang kita masih merasa terkejut dan belum terbiasa, ke depan kita yakin kebijakan ini akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan,” tutup Muhtar, sembari berharap agar proses adaptasi ini bisa berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu.
Pemerintah daerah diharapkan untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan anggaran ini, agar bisa memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan sektor-sektor yang penting bagi perekonomian daerah. (fit)
