Mataram (Suara NTB) – Membuka tahun anggaran 2025, kinerja fiskal regional lingkup NTB sampai dengan bulan Januari mengalami dinamika yang cukup besar. Penerimaan negara menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perekonomian.
Kemudian, belanja pemerintah ikut mengalami fluktuasi sejalan dengan tindak lanjut atas instruksi untuk menunda perikatan/kontrak barang/jasa pada Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu) yang disusul oleh Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, pada sisi penerimaan, penerimaan perpajakan berhasil dikumpulkan Rp270,68 miliar, terkumpul sebesar 7,61 persen dari target pada tahun 2025.
“Kinerja ini terkontraksi 51,28 persen yoy, ditenggarai kontraksi pada berbagai komponen pajak, antara lain bea keluar, cukai, pajak penghasilan, PBB, dan bea materai,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya, Selasa, 25 Februari 2025.
Berdasarkan keterangan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT, komponen bea keluar pada tahun ini tidak ditetapkan target sehubungan dengan pengalihan konsentrat tembaga pada proses commissioning smelter PT AMMAN. Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara mencatat komponen PPN dan PPnBM tetap mampu mencatat pertumbuhan positif yang didorong peningkatan kegiatan ekonomi dan penurunan jumlah restitusi dibanding tahun lalu.
“Bea masuk juga tetap mencatatkan kinerja positif, didukung oleh adanya beberapa aktivitas importasi beras untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pun juga sudah mulai mencatatkan realisasi, berhasil dikumpulkan Rp32,67 miliar, mencapai target 6,59 persen pada tahun 2025. Kinerja ini terkontraksi 66,9 persen dibanding tahun lalu.
Penurunan terjadi pada komponen penerimaan layanan BLU (terkontraksi 96,07 persen yoy) maupun layanan nonBLU (terkontraksi 26,25 persen yoy). Meskipun demikian, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara mencatat PNBP dari pengoptimalan aset/BMN tetap mampu tumbuh 39,4 persen dari tahun lalu telah, mencapai Rp798,7 juta per Januari 2025.
Selanjutnya, neraca perdagangan regional melanjutkan tren defisit yang telah berlangsung sejak bulan November 2024, imbas tidak adanya eksportasi barang tambang mineral logam. Pada bulan Januari 2025, tercatat neraca perdagangan defisit sebesar 38,28 juta Dolar AS (terkontraksi 572,25 persen).
Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT mencatat devisa ekspor terkontraksi sebesar USD181,87 juta (y-o-y), dengan nilai USD14,93 ribu per 31 Januari 2025. Devisa impor pun ikut mengalami kontraksi sebesar 135,49 juta Dolar AS (y-o-y) dikarenakan turunnya importasi mesin sehubungan dengan selesainya pembangunan smelter oleh PT AMMAN. Tercatat, nilai devisa impor sebesar 38,29 juta Dolar AS per 31 Januari 2025.
Ratih mengatakan, secara kumulatif belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp2,58 triliun, mencapai 9,74 persen pagu dan tetap mampu tumbuh 20,84 persen (y-o-y), didorong peningkatan kinerja penyaluran TKD dibanding tahun sebelumnya.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB mencatat belanja satker K/L mencapai 4,33 persen dari pagu dan terkontraksi 17,35 persen dibanding tahun lalu. Belanja barang dan belanja modal terkontraksi cukup dalam, dengan kontraksi masing-masing sebesar 53,6 persen yoy dan 98,5 persen yoy. Di sisi lain kinerja belanja pegawai mampu tetap tumbuh positif, dengan pertumbuhan sebesar 38,9 persen yoy.
“APBN sebagai alat mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.(ris)
