Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat mengadakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan atau Musrenbangcam secara Marathon. Dimulai sejak, Rabu (19/2/2025) dan berakhir Rabu (26/2/2025).
Musrenbangcam Kecamatan Kediri Senin (24/2/2025) lalu sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya.
Delegasi dari masing-masing desa melakukan pemetaan kebutuhan desa melalui daftar usulan yang masuk dalam SIPD. Yang sedikit berbeda, pihak Kecamatan membagikan suvenir berupa kaos bertuliskan program Bupati dan Wabup Lobar dipadukan dengan kecamatan, yakni “Sejahtera dari Desa, Bersama Si Gadis Menuju Lombok Barat Yang maju”.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bappeda H Ahkmad Saikhu, anggota DPRD Lobar dapil Kediri-Labuapi, Camat Kediri H. Iswarta Mahmuluddin, M.Pd., segenap jajaran dan para Kades.
Camat Kediri menyampaikan, delegasi dari desa melakukan pemetaan kebutuhan desa melalui daftar usulan yang masuk dalam SIPD. Desa memastikan bahwa usulan mereka tercover dan bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan berikutnya oleh pemda dalam program 1 miliar satu desa Per tahun.
Musrenbang ini diniatkan untuk mengawal kebijakan dan harapan pimpinan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu program terlahir dari hasil social review (aspirasi bawah, bottom up). Menurutnya, semangat sejahtera dari desa diyakini akan mampu membawa perubahan yang signifikan bagi daerah terutama desa menjadi desa yang lebih baik. Semangat inipun ditunjukkan dari antusiasme mereka dalam berkegiatan di Musrenbang.
“Dan Souvenir kaos bertuliskan “sejahtera dari desa bersama si_gadis menuju Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan” melambangkan kesiapan para kades untuk mewujudkan program Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030,” kata Iswarta.
Dalam Musrenbang tingkat Kecamatan ini juga mengikutsertakan kelompok disabilitas. Peserta Musrenbang sekitar 120 orang.
Hadir pula Anggota Komisi II DPRD Lobar dari dari partai Demokrat, Haris Karnaen. Pelibatan DPRD ini penting, sebab diharapkan jika ada usulan yang belum dimasukkan dalam daftar usulan prioritas maka bisa diajukan melalui anggaran kebijakan daerah atau Pokir DPRD untuk selanjutnya dibicarakan dan dimasukkan dalam Musrenbang Kabupaten. (her)
