spot_img
Senin, Maret 24, 2025
spot_img
BerandaHEADLINEDewan Kawal Meritokrasi Birokrasi Gubernur

Dewan Kawal Meritokrasi Birokrasi Gubernur

BEBERAPA hari terakhir muncul isu yang beredar terkait adanya pihak-pihak yang menjanjikan posisi jabatan dalam lingkungan Pemprov NTB. Terkait dengan hal itu, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pun telah menegaskan bahwa dipastikan tidak akan ada praktik jual beli jabatan dalam pemerintahannya.

Ketua Komisi I DPRD NTB H. Moh Akri mengatakan, jabatan bukan untuk diperjual belikan. Jabatan itu diraih berdasarkan kemampuan dan kualifikasi pejabat. Ia pun menunggu realisasi dari konsep meritokrasi birokrasi yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal – Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Terkait dengan isu oknum tertentu yang menawarkan jabatan kepada para pejabat pasca-pelantikan Gubernur NTB, politisi PPP ini menilai hal itu sebatas isu biasa. Sebab isu jual beli jabatan memang kerap terjadi di awal pemerintahan kepala daerah. Ia pun memberi apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan atensi terhadap persoalan ini, sehingga bisa menjadi tindakan preventif.

“Kita apresiasi Iqbal – Dinda yang memiliki cita-cita meritokrasi birokrasi. Kita apresiasi, segera jika itu direalisasikan dan menjadi program untuk memperbaiki birokrasi. Isu jual beli jabatan tetap ada, tapi itu terjadi apa nggak, kan belum ada ‘open bidding’ untuk eselon II, belum ada mutasi,” kata Moh Akri kepada Suara NTB, Jumat, 28 Februari 2025.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD NTB lainnya Ali Usman Ahim mengatakan,  Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal – Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda) memiliki komitmen dari awal bahwa untuk penempatan dan distribusi jabatan, bersandar pada prinsip meritokrasi. Artinya penempatan seseorang pejabat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, integritas rekam jejaknya untuk memastikan bahwa cita-cita dan visi-misi Iqbal -Dinda bisa tercapai.

Menurut politisi Gerindra ini, proses Pilkada Gubernur kemarin, memang banyak sumberdaya yang terlibat dalam perjuangan Iqbal – Dinda dalam rangka mendapatkan mandat rakyat. Meskipun banyak pihak yang terlibat, namun Iqbal -Dinda kata Ali tak pernah membuat komitmen kepada timnya agar memiliki akses sepesial untuk memberi rekomendasi kepada calon pejabat yang akan menempati pos-pos tertentu.

“Itu menjadi hak prerogatif sepenuhnya Iqbal – Dinda untuk merumuskan siap pembantu-pembantunya,” tegas Ali.

Ia mengaku setuju jika ada oknum tertentu yang mencatut nama Gubernur dan sudah merugikan kredibilitas Lalu Muhamaq Iqbal agar bisa diproses secara pidana.

“Itu kalau sudah sangat merugikan, menjual nama Lalu Muhamad Iqbal dan Dinda, saya setuju (diproses hukum-red) karena itu berlebihan. Kita juga tak ingin, tim yang sudah berjuang mendapatkan akan dapat fitnah dari orang-orang yang mungkin punya maksud tertentu.” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa dipastikan tidak akan ada praktik jual beli jabatan dalam pemerintahannya. Jika ada yang menjanjikan bisa jual beli jabatan, Iqbal mengancam akan mempidanakan oknum tersebut.

Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa keluarga dan tim inti saya adalah orang-orang yang paling ingin melihat saya segera menerapkan meritokrasi di Pemprov,” tegas Iqbal melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, 26 Februari 2025.

Diketahui sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 20 Februari lalu, sejumlah oknum berkeliling menjual pengaruh kedekatannya dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Sejumlah oknum itu mengaku dapat memuluskan jabatan di Pemprov NTB.

Untuk meyakinkan calon korbannya, oknum-oknum tersebut pun menunjukkan foto-foto kedekatannya bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. “Saya foto dengan semua orang, termasuk dengan orang yang tidak mendukung saya,” tegasnya.

Dari informasi yang beredar, oknum-oknum tersebut bahkan tidak sekadar menjual jabatan di Pemprov NTB. Mereka juga berkeliling menjanjikan jabatan kepala sekolah di sejumlah daerah.

“Bila ada orang-orang yang mengaku keluarga dan tim menjual jabatan atas nama saya. Termasuk jabatan kepala sekolah, saya meminta masyarakat jangan percaya. Saya komitmen untuk menerapkan miretokrasi,” tegasnya.(ris)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -



VIDEO