Mataram (Suara NTB) – Sesuai dengan Instrukti Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, beberapa program daerah berpeluang tergeser apabila tidak termasuk dalam prioritas.
Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, baik jalan, bendungan, maupun fasilitas publik lainnya. Di awal tahun lalu, Plt Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari menyampaikan NTB akan mendapat kucuran anggaran sejumlah Rp18 miliar untuk peningkatan jalan Kebon Ayu, Lembar, Lombok Barat.
Namun, sebab adanya efisiensi, PUPR NTB tidak mendapat alokasi DAK Fisik sama sekali, sehingga rencana peningkatan jalan, termasuk dengan pembangunan tiga irigasi terancam dibatalkan.
Sekda NTB, Drs H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan, yang menjadi prioritas daerah di tengah efisiensi ini adalah untuk mencapai program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya yaitu penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, penuntasan masalah stunting, termasuk dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Setelah surat edaran kemendagri 11 Februari ada juga 23 Februari dimana ada tujuh program di sana,” ujarnya saat ditanya mengenai apakah anggaran infrastruktur akan tergeser, Senin, 3 Maret 2025.
Untuk menentukan nasib program pembangunan di daerah, ia mengaku hal tersebut masih dalam pembahasan. Yang pasti, program Asta Cita pemerintah pusat menjadi program prioritas di daerah. Apalagi, dikatakan pihaknya sudah mendapatkan arahan-arahan mengenai program selama satu tahun di NTB, namun enggan disampaikan sebab belum mencapai tahap akhir.
“Sekarang kita sedang bekerja untuk itu, kita laporkan kepada pimpinan, walaupun kami bekerja juga dengan tim transisi. Sudah ada guidance-guidance, tapi finalisasinya nanti,” sambungnya.
Mantan Pj Gubernur NTB ini menyampaikan, saat ini pihaknya sedang dalam upaya melakukan sinkronisasi, terhadap efisiensi, program, dan penghematan APBD yang menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB bisa dihemat hingga Rp168 miliar.
“Nanti kami sinkronkan, kerangka besarnya kita lihat. Makanya satu Tim TAPD sudah bekerja, kemudian ada tahapan sesuai dengan arahan pimpinan sehingga finaslisainya setelah itu. Kami sedang berproses,” bebernya.
Runtutan proses penyesuaian program mengikuti adanya efisiensi ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Diperkirakan penyelesaian dilakukan sebelum bulan Juni tahun 2025.
Hal ini sesuai dengan surat edaran Kemendagri tanggal 11 Februari 2025 yang mana disediakan waktu sampai adanya perintah pertama untuk segera melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 sampai dengan APBD Perubahan yang diminta harus sudah ada di awal bulan Juni 2025.
“Sudah ada tahapan-tahapannya, mana-mana program yang diefisiensikan dan kemana dibawa sudah ada arahan pusat. Sekarang mudah-mudahan terjadi sinkronisasi apa arahan pusat itu didaerah wajib dieksekusi,” imbuh Gita.
Adapun disampaikan, adanya efisiensi di masa transisi ini mempengengaruhi beberapa program yang menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda.
Kendati demikian, Pemprov NTB tetap mengupayakan puluhan program yang termasuk dalam visi misi pimpinan NTB untuk kemudian direalisasikan bersama dengan tujuh Asta Cita. “Di samping itu ada beberapa kebijakan Gubernur kurang lebih 22 itu yang diatensi masuk ke post tujuh tadi,” pungkasnya. (era)
