Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pidato perdananya di dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Gedung DPRD NTB, Rabu, 5 Maret 2025 usai dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu. Dalam pidatonya, Gubernur mengatakan janji kampanye sudah diucapkan menjadi satu-satunya alat ukur lima tahun mendatang.
Gubernur mengatakan, janji kampanye itulah yang menjadi fokus kebangkitan bersama dan menjadi peta jalan yang akan membuat warga NTB bisa makmur. Kemakmuran dan kesejahteraan kata Gubernur tak boleh lagi terkonsentrasi, namun harus terbagi merata kepada seluruh masyarakat.
Sejak dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025 lalu, sejak saat itu, kami ditakdirkan menjadi milik semua warga NTB. Apapun latar belakang dukungan politik, suku, agama dan status sosialnya. Karena itu, kepada seluruh warga NTB, kami mengajak, mari kita merapatkan barisan untuk bersama-sama melawan korupsi dan kolusi, kata Gubernur di hadapan seluruh anggota DPRD NTB, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Ia juga mengajak warga NTB untuk sama-sama melawan sifat saling iri dan perpecahan, perusakan lingkungan hidup, kerusakan mental, masih rendahnya kualitas pendidikan, maraknya penyalahgunaan narkoba, kebersihan dan sampah yang masih menjadi isu besar, dan berbagai hal yang menghambat kemajuan NTB selama ini.
Hanya dengan kebangkitan bersama kita bisa melawan musuh bersama kita, yaitu kemiskinan. Hanya dengan kebangkitan bersama, kita bisa mencapai kemakmuran bersama, tegasnya.
Iqbal mengatakan, dalam janji kampanyenya dalam 5 tahun ke depan pihaknya akan bersama-sama berjuang merealisasikan Visi NTB Makmur Mendunia, melalui tujuh misi, 10 program unggulan dan tiga isu prioritas yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Masalahnya darimana kita akan mulai? Insya Allah, kita akan memulai dari pembenahan dan penguatan mesin birokrasi, imbuhnya.
Dengan demikian, terkait dengan penataan birokrasi, Iqbal mengaku membutuhkan mesih birokrasi yang ramping struktur, kaya fungsi. Birokrasi yang sehat yang memberikan ruang kepada personel-personelnya untuk mempersembahkan kemampuan terbaiknya.
Gubernur juga membutuhkan birokrasi yang meritokratik, yang memberikan jaminan bahwa mereka yang terbaik akan berada di tempat terbaik. Juga birokrasi yang mengedepankan dan menghormati prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Juga birokrasi yang bermartabat, dimana para senior memberi contoh yang baik, sementara yang muda berkinerja baik. Mesin birokrasi seperti inilah yang akan menjadi fondasi bagi lompatan-lompatan penting dalam pembangunan NTB ke depan, ujarnya.
Sebagai orang yang menghabiskan waktu 28 tahun di dalam birokrasi, ia mengaku sadar bahwa perubahan dan pembenahan birokrasi ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tapi akan dimulai secara bertahap dan terencana.
Kami tidak ingin menjadi sultan bagi aparatur sipil yang ada di pemerintahan provinsi. Kami hanya ingin menjadi kolega, teman, bekerja bersama dan berkeringat bersama, ujarnya.(ris)
