Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memastikan tidak akan ada program yang mengalami pembatalan akibat adanya efisiensi anggaran. Semua program Pemprov NTB akan tetap direalisasikan meskipun tidak dalam waktu dekat.
Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si menyatakan program yang tidak termasuk prioritas seperti pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu mendesak akan mengalami penundaan. Program ini, akan diatur ulang, terutama dari segi volume dan frekuensinya.
“Delay saja, diatur kembali, mungkin diatur volumenya, frekuensinya. Diharapkan semua bisa berjalan, tapi dengan tingkat yang diharapkan lebih optimal,” ujarnya, Kamis, 6 Maret 2025.
Program prioritas daerah saat ini mengacu pada Asta Cita Presiden, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan sebagainya. Kendati pembangunan infrastruktur tidak termasuk prioritas, dalam menghadapi keterbatasan anggaran, sektor infrastruktur tetap menjadi fokus pemerintah daerah. Dengan formula baru yang akan dicari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Iswandi juga menyebutkan bahwa selain UNICEF, pihaknya sedang mencari mitra lainnya, termasuk kabupaten dan kota, untuk mendukung pembangunan. “Nah itu yang sedang kita bicarakan, mitra-mitra itu semua kabupaten kota,” katanya.
Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan alternatif. “KPBU itu merupakan investasi, jadi kami membutuhkan badan usaha yang berminat. Memiliki modal dan kompetensi. Ke depan, akan banyak pola-pola seperti ini,” tambahnya.
Begitupun dengan kerusakan infrastruktur akibat bencana seperti rusaknya Jembatan Bakong, Lombok Barat dan Jembatan Ambalawi. Iswandi menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan prioritas untuk pemulihan kebutuhan masyarakat akan dipenuhi. “Kami akan cek dan pastikan jika itu prioritas, pasti ada jalan keluarnya. Fokusnya pada pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan,” jelasnya.
Adapun target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurut Iswandi target tersebut cukup tinggi, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah fenomena pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Meski demikian, pihaknya percaya adanya target tersebut sebagai pemacu kinerja OPD untuk lebih produktif.
“Ini memang sesuatu yang baru. Harus bekerja keras, tidak ada istilah susah, kita harus semangat membangun. Semua kepala OPD harus memacu kinerja,” tegasnya. (era)
