Giri Menang (Suara NTB) – Kebijakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) diprotes Kepala Desa (Kades) Kedaro, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, dampak kebijakan ini, ruas jalan yang tadinya pasti dibangun di daerah tersebut terpaksa dibatalkan.
Sementara akses jalan ini sangat vital mengingat satu-satunya jalan terdekat di daerah itu. Mirisnya lagi, jalan rusak parah ini kerap menyebabkan kecelakaan bahkan memakan korban jiwa.
Kepala Desa Kedaro H. Mustafa menyampaikan di hadapan Bupati Lombok Barat saat acara silaturahmi, Senin, 10 Maret 2025, jika akses jalan kabupaten ruas Tawun Sekotong Barat menuju Kedaro ini telah lama dikeluhkan warga tak kunjung ditangani.
Kondisi jalan ini sudah parah, sehingga kerap kali menyebabkan kecelakaan. “Bahkan sering memakan korban,” kata mantan anggota DPRD Lobar itu, Rabu, 12 Maret 2025.
Jalan itu kata dia, sebenarnya masuk pada penanganan untuk dibangun tahun ini. Dikatakan jalan sepanjang 2 kilometer telah dialokasikan Rp7,9 miliar. Namun sayangnya, anggaran DAK jalan ini terkena kebijakan pemangkasan anggaran, sehingga terpaksa jalan itu belum bisa ditangani.
Seharusnya infrastruktur yang penting dan mendesak seperti jalan ini tidak terkena pemangkasan anggaran. “Kami sangat berharap agar jalan yang dipangkas itu di wilayah kota ini, kami yang di daerah terpencil dan memang membutuhkan jalan itu jangan lah dipangkas,” harap dia.
Selain jalan itu, ada juga akses jalan kabupaten antar desa Kendaro dengan Sekotong Tengah yang rusak parah. Titik ini juga kerap terjadi kecelakaan dan menelan korban jiwa. Akses jalan ini juga butuh penanganan dari Pemkab Lobar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar H. L. Winengan mengatakan pembangunan jalan sebesar Rp21,5 miliar pun masih “menggantung” dan terancam akan kembali ditarik pusat, karena dampak dari efisiensi anggaran.
“Saat ini kita tidak bisa bertarget (berapa panjang jalan yang bisa dibangun), karena kita masih menunggu berapa dana yang akan kembali dari Jakarta,” terangnya.
Padahal, kata dia, Lobar tahun ini seharusnya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan perbaikan kurang lebih empat ruas jalan yang angkanya mencapai Rp21,5 miliar dari Pemerintah Pusat. “Dana DAK kamarin kan kita (Lobar, red) dapat Rp21,5 miliar. Mudah-mudahan itu bisa kita tarik (ambil, red) lagi,” imbuhnya.
Winengan pun mengaku tak bisa memaksakan hal tersebut. Karena sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena tidak hanya anggaran untuk pembangunan dan perbaikan empat ruas jalan Kabupaten Lobar saja yang ditarik pusat. Tetapi juga anggaran untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Lembar – Kebon Kongok, yang selama ini menjadi jalur perlintasan kendaraan dengan muatan berat.
Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi mengatakan bahwa akses jalan itu memang telah masuk usulan untuk penanganan tahun ini. “Itu kami usulkan sebelum masa efisiensi, kami turun ke sana. Dan memang jalan ini memang banyak memakan Korban,”kata Ivan. (her)
