Mataram (Suara NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Dokumen RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram, Rabu, 26 Maret 2025. Forum Konsultasi Publik ini mengambil tema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Dihadiri oleh Pimpinan DPRD NTB, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, mitra pembangunan, pengusaha, dan stakeholder lainnya. Forum ini merupakan tahapan penting yang melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif dan akuntabel.
Mengawali paparannya, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menekankan pada pentingnya sinergi perencanaan dari semua tingkat. Hal ini karena target pembangunan yang telah ditetapkan secara imperatif oleh Pemerintah Pusat dalam RPJPN maupun RPJMN harus dicapai bersama oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Seperti dalam pencapaian IPM, dimana peningkatannya merupakan agregat dari capaian Kabupaten/Kota dan Provinsi.
“Tidak boleh Provinsi merasa, kenaikan IPM itu karena APBD Provinsi saja. Sebab urusan pendidikan dasar dan menengah adalah kewenangannya Kabupaten/Kota. Jadi harus ada penguatan peran antara Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkannya bersama” ujarnya.
Selain menguatkan sinergi dengan Kabupaten/Kota, upaya untuk mendorong beberapa capaian pembangunan NTB yang masih rendah adalah dengan memperbaiki kualitas dokumen perencanaan. Menurutnya OPD di tingkat Provinsi NTB ke depan harus lebih serius ketika merumuskan program yang tepat menjawab masalah masyarakat sebelum memikirkan anggaran.
Sementara itu terkait isi dari RPJMD, Iswandi menjelaskan dengan ditetapkannya NTB sebagai superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional bersama Bali dan NTT di dalam RPJPN, maka diharapkan ke depan semua sektor di NTB fokus memperkuat ini. Khususnya sebagai pusat pariwisata petualangan dan lumbung pangan nasional.
Sayangnya, NTB saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya persentase kemiskinan yang mencapai 11,91 persen jika dibandingkan Bali dan rata-rata nasional. Rendahnya PDRB per kapita jika dibandingkan nasional, juga masih jauhnya kontribusi sektor pariwisata pada PDRB jika dibandingkan dengan Bali.
Oleh karena itu, terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal-Dinda periode 2025-2030 yang mengusung visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia menjadi harapan baru bagi NTB. Telah terintegrasi dalam rancangan awal RPJMD NTB, visi ini membawa semangat “bangkit bersama” untuk mencapai akselerasi atas berbagai capaian pembangunan yang masih tertinggal dan memantapkan peran strategis sebagai daerah kepulauan. Untuk mencapai kemakmuran yang digambarkan sebagai daerah dengan kondisi di mana masyarakatnya memiliki pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ekonominya berkecukupan dan memiliki lingkungan sosial yang aman baik dari segi kriminalitas maupun bencana alam. Dan pada akhirnya NTB mampu “mendunia” baik pariwisatanya maupun diasporanya.
Fokus pada tiga prioritas utama, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, dan menjadikan NTB destinasi kelas dunia. Mencapainya telah dirumuskan tujuh Sapta Cita sebagai misi, 10 program unggulan, dan 95 kegiatan strategis. Dimana semuanya, selain diarahkan untuk mewujudkan visi Makmur Mendunia juga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
Dengan lima sasaran visi dan beberapa indikator makro untuk mengukur capaiannya hingga tahun 2029. Antara lain; meningkatnya pendapatan per kapita menuju setara maju yang ditandai dengan kontribusi PDB industri pengolahan mencapai 7,7 persen. Penurunan persentase kemiskinan mencapai 9,40-9,90 persen. Efektivitas kepemimpinan daerah dengan indeks daya saing daerah 3,72. Daya saing sumberdaya manusia dengan indeks modal manusia mencapai 0,55. Serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca mencapai 39,77 persen. Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama Kepala Daerah tinggal berfokus memikirkan bagaimana strategi mencapainya.
Salah satunya strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan menjaga inflasi. Pengurangan beban pengeluaran dengan bantuan sosial dan jaminan sosial. Peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Dan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.
“Bukan hal yang mudah, mencapainya dibutuhkan kolaborasi semua pihak bahkan sejak perencanaan seperti yang berlangsung saat ini dalam konsultasi publik” ujar Kepala Bappeda NTB.
Maka orientasi pembangunan ke depannya adalah pada perubahan yang lebih baik dengan mengedepankan sinergi lintas sektor, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak.
“Hasil Konsultasi Publik hari ini (kemarin) yang akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh berbagai unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik ini, akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi,” tutupnya.(ris)
