Mataram (Suara NTB)-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Kantor Bupati Lombok Barat, Senin, 24 Maret 2025.
Rudi menyampaikan bahwa OJK di daerah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dengan Pemerintah Daerah.
“Koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan, sehingga lebih berperan dalam pengembangan ekonomi daerah. OJK juga mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Rudi.
Lebih lanjut, Rudi memaparkan penguatan sinergi tersebut juga ditujukan untuk pendalaman akses keuangan di Lombok Barat, antara lain melalui kolaborasi proaktif peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional tahun 2023 masing-masing sebesar 65,43 persen dan 75,02 persen.
“Tingkat kemiskinan di daerah berkorelasi dengan terbatasnya akses keuangan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan inovasi penguatan dan pendalaman akses keuangan, diantaranya melalui sinergi para pihak dalam wadah TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah),” kata Rudi.
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penguatan BUMD sektor keuangan di Lombok Barat, dalam hal ini BPR. “BPR harus menjaga performance, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Beliau juga menjabarkan potensi komoditas unggulan seperti buah manggis, serta potensi pengembangan ekonomi di wilayah Sekotong.
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat Lombok Barat masuk dalam kategori non-bankable dan terjerat rentenir. Untuk itu digagas program Modal Usaha Tanpa Bunga, dan selaras dengan tematik program TPAKD Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Bupati Lombok Barat dan Direksi BPR terkait program Modal Usaha Tanpa Bunga di Kantor Bupati Lombok Barat. Program tersebut diharapkan mampu membebaskan masyarakat pelaku usaha mikro kecil dari jerat rentenir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Lombok Barat.(bul)
