PEMPROV NTB, mulai membidik pasar ekspor baru menyusul adanya kebijakan tarif impor 32 persen oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menyatakan, pihaknya mulai membidik Benua Afrika untuk melakukan kerja sama perdagangan dengan NTB. Pasar Afrika, menurutnya sangat potensional karena memiliki tipe pasar yang sama dengan NTB.
“Pasar kita mirip di sana, mudah-mudahan dengan adanya kenaikan tarif ini mampu membuat kita berinovasi mencari pasar baru,” ujarnya, Rabu, 9 April 2025.
Selama ini, sambung Nelly pihaknya belum mengoptimalkan pasar-pasar negara lain. Sebab adanya kendala konektivitas di beberapa negara sehingga NTB hanya memanfaatkan negara-negara familiar seperti Amerika, Jepang, China sebagai negara tujuan ekspor.
Dalam upaya mencari pasar pengganti, sejumlah langkah strategis tengah dipersiapkan. Termasuk memanfaatkan jaringan Duta Besar RI dan arahan Kementerian Perdagangan untuk menjajaki potensi pasar negara lain.
“Pasti beliau akan memanfaatkan jaringan-jaringan beliau, bukan hanya di sektor yang kemarin sempat disampaikan seperti tenaga kerja, pendidikan. Juga perdagangan sudah masuk di dalam arahan-arahan beliau,” katanya.
Adapun saat ini, adanya kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden AS ini tentunya akan berdampak pada NTB. Sebab komoditas pertanian seperti vanili organik menjadikan negara Paman Sam ini sebagai tujuan dagang.
Selain vanili, ada juga produk home dekor, dan perhiasan. Beberapa hasil laut NTB juga menjadikan AS sebagai salah satu negara tujuan ekspor. Oleh sebab itu, selain membidik pasar baru, Nelly berharap adanya keputusan pengurangan pajak setelah Presiden Prabowo berhasil melakukan negosiasi dengan pihak AS.
“Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika, kami masih berharap ada negosiasi. Karena kemarin Pak Presiden mengatakan akan membuka ruang negosiasi dengan Amerika,” harapnya.
Apalagi, sebagai negara non blok dan termasuk negara yang memiliki hubungan baik dengan Amerika, diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang dapat menguntungkan kedua negara. “Kami sangat berharap ruang negosiasi karena angka ekspor kita tidak terlalu besar tapi ada yang ke sana,” ucapnya.
Meski menghadapi tantangan dari kebijakan tarif baru, pihaknya menegaskan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena, kebijakan ini hanya berpengaruh di beberapa sektor saja.
“Tidak ada PHK. Ini lebih ke sektor pertanian, dan para pelaku usaha optimis karena masih banyak pintu ekspor lain yang belum kita masuki,” tegasnya. (era)
