Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB, akan mendirikan lima sekolah rakyat yang tersebar di beberapa kabupaten di NTB. Diantaranya di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan dua di Pulau Sumbawa.
Dari lima sekolah ini, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sekolah atau daerah mana yang akan beroperasi.
“Dari lima lokasi ini, Pemerintah Pusat berwenang menentukan yang mana dulu yang akan disepakati,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik.
Untuk pembangunan sekolah rakyat di Lombok Timur, Pemprov NTB memanfaatkan Gedung Pusat Layanan Sosial Bina Karya Mandiri milik Dinas Sosial Provinsi NTB yang memiliki bangunan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
“Oleh Pak Gubernur dianggap layak untuk tempat sekolah rakyat dengan sistem boarding school. Bangunannya sudah ada, tempat ibadahnya sudah ada. Tinggal dilakukan rehabilitasi ringan oleh PUPR,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, kata Ahsanul Khalik, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan terhadap bangunan tersebut. Tujuannya, mengetahui kesiapan dan kelayakan bangunan tersebut.
Di luar lima lokasi yang disiapkan Pemprov NTB, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan satu lokasi untuk sekolah rakyat, yaitu di Pusat Sentra Paramita yang sedang dalam tahap renovasi.
Untuk melengkapi keberadaan sekolah rakyat ini, nantinya Gubernur akan menunjuk pelaksana tugas (plt) kepala sekolah. Kepala sekolah nantinya akan ikut membantu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah rakyat.
“InsyaAllah NTB secara umum siap untuk menghadapi sekolah rakyat ini. Kami Dinsos juga sudah meminta pekerja sosial kita untuk menyiapkan masyarajat tidak mampu yang mau masuk ke sekolah rakyat tahun ajaran baru,” katanya.
Sekolah rakyat, sambung Khalik akan menerapkan sistem boarding school, yang mana siswanya bukan hanya mendapatkan pendidikan formal sesuai dengan kurikulum namun juga mendapatkan pendidikan nasionalis, kepemimpinan, keterampilan, dan ketakwaan.
Sekolah rakyat, lanjutnya gratis untuk masyarakat miskin yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara yang tidak terdata tetap diberikan kesempatan selama fakta di lapangan yang bersangkutan benar-benar tidak mampu dari segi finansial.
“Semua pembiayaan sekolah ini ditanggung pemerintah. Dari masuk sampai lulus. Kalau memiliki akademik bagus nanti bisa dikuliahkan gratis juga,” lanjutnya
Sekolah rakyat ini dibuka untuk semua jenjang. Mulai dari SD, SMP dan SMA. Pada tahap awal, pemerintah membuka untuk satu kelas saja. Dalam jangka panjang, pemerintah pusat, ucap Khalik meminta setidaknya ada 1.000 siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat tersebut. (era)
