Mataram (Suara NTB) – Urbanisasi yang biasa terjadi pascalebaran adalah fenomena global yang tidak dapat dihindari. Termasuk Kota Mataram yang dijadikan tujuan.
Kota Mataram pun tidak terlepas dari fenomena ini. Kota Mataram menjadi salah satu tujuan para penduduk pedesaan untuk merantau mengadu nasib. Biasanya mereka hanya bermodal nekat. Situasi seperti ini bisa berdampak negatif. Bahkan, berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Karena masih banyak dari mereka yang minim kemampuan bahkan tidak punya kemampuan sama sekali.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, menanggapi hal tersebut, dengan imbauan kepada penduduk yang merantau ke Kota Mataram untuk melapor atau mendaftarkan diri ke Rukun Tetangga (RT) setempat. Agar mereka bisa mendapatkan pelatihan keterampilan kemampuan yang ada di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram.
“Itu sebagai langkah awal, agar keberadaan mereka tercatat secara resmi. Karena tentu tidak bisa serta-merta pelatihan keterampilan diberikan kepada siapa saja yang baru datang. Mereka harus tercatat terlebih dahulu sebagai warga Mataram, baru kemudian bisa mengikuti program pelatihan yang disiapkan pemerintah,” tuturnya saat ditemui di Kantor Walikota Mataram, pada Rabu, 9 April 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa, peluang kerja di Kota Mataram tidak sebanyak di kota-kota industri besar, karena bukan daerah industri besar, sehingga peluang kerja cukup terbatas.
“Sebenarnya, peluang kerja itu ada. Kami bahkan memiliki grup HRD dari berbagai perusahaan di Kota Mataram yang setiap hari membagikan informasi lowongan. Tapi tetap, daya serapnya belum seimbang dengan jumlah pencari kerja. Jadi tidak berarti tidak ada peluang sama sekali, yang terpenting adalah kesiapan dan keterampilan dari pencari kerja itu sendiri,” ucapnya.
Ia juga menyoroti bahwa tingginya angka kelulusan dari perguruan tinggi dan sekolah menengah di Kota Mataram setiap tahun turut menjadi tantangan tersendiri dalam penyerapan tenaga kerja.
“Secara logika, kalau peluang kerja hanya satu, sedangkan yang lulus ada sepuluh, maka otomatis akan ada sembilan orang yang belum tertampung. Ini realita yang sedang kita hadapi. Tapi sekali lagi, kapasitas penyerapan tenaga kerja mereka terbatas. Dan Ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Menurut data, terdapat sekitar 3.000 perusahaan yang terdaftar melalui wajib lapor di Kota Mataram, mulai dari skala kecil hingga besar. Namun, hanya sekitar 100 hingga 200 perusahaan yang masuk kategori menengah ke atas.
Sebagai bentuk solusi, Pemkot Mataram telah menjalankan program pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan peralatan usaha bagi warga, bekerja sama dengan berbagai OPD seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi.
“Kami mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan. Setelah pelatihan, peserta juga diberikan bantuan peralatan agar mereka bisa langsung memulai usaha secara mandiri,” ujarnya. Tahun ini, dari anggaran yang tersedia, Disnaker menargetkan untuk melatih dan memberikan peralatan kepada sekitar 136 peserta. “Itu belum termasuk kontribusi dari OPD lainnya. Jadi, insyaallah target 1000 UMKM, sesuai visi Wali Kota itu bisa tercapai,” pungkasnya. (hir)
