Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana meminta tender proyek fisik dipercepat. Tujuannya agar tidak terjadi keterlambatan atau pekerjaan molor hingga akhir tahun. ‘’Iya, saya minta supaya semua proyek fisik dipercepat,’’ pintanya dikonfirmasi pada, Kamis, 10 April 2025.
Diakui, tender pembangunan kantor wali kota terjadi keterlambatan dari jadwal sebelumnya. Akan tetapi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, telah diminta mempercepat proses tersebut, karena jadwalnya sangat terbatas. Dipastikan pengerjaan kantor wali kota dengan nilai anggaran Rp58 miliar tuntas pengerjaan hingga tujuh bulan. “Timelinenya telah diatur sehingga insyaallah bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Percepatan pekerjaan dibutuhkan meskipun tidak banyak proyek fisik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Ia menyebutkan, program strategis diantaranya pembangunan kantor wali kota, pembebasan lahan Batu Bolong dan lain sebagainya. Pembangunan akses jalan di Batu Bolong diperkirakan di tahun 2026, tetapi persiapan atau sosialisasi di tahun berikutnya. “Kemungkinan tahun depan untuk pekerjaan fisiknya,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdurrahman mengingatkan, program strategis di Pemkot Mataram perlu mendapatkan perhatian serius supaya tidak terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Proyek strategis ini menjadi penilaian dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Progam prioritas ini diharapkan memiliki dampak atau manfaat bagi masyarakat. “Jadi proyek strategis ini perlu mendapatkan perhatian prioritas,” katanya.
Politisi Partai Gerindra menambahkan, pengalaman pada program prioritas tahun 2024 bersifat infrastruktur. Pihaknya berharap Pemkot Mataram perlu menyeimbangkan antara program pembangunan masyarakat dengan program infrastruktur.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram menganalogikan pembangunan fisik akan sia-sia apabila kondisi masyarakat tidak sejahtera. “Percuma kita bangun rumah kalau masyarakatnya masih lapar. Kalau masyarakat sudah tercukupi sandang dan pangannya mau tidur di kolong jembatan tidak ada masalah,” ujarnya.
Rahman memastikan 10 program prioritas akan menjadi perhatian Komisi III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satunya pengawasan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan program. Pengawasan difokuskan pada perencanaan proyek, sehingga jangan ada pekerjaan fisik yang molor. (cem)
