Tanjung (Suara NTB) – Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pemerintah daerah untuk bisa memiliki unit usaha yang mandiri. Salah satu unit bisnis yang dipandang potensial adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, S.Sos., Senin, 14 April 2025 mengungkapkan, Pemda perlu mencari terobosan untuk menumbuhkan kemandirian usaha lingkup BUMDes. Melihat potensi sumber daya air yang melimpah di sejumlah desa, pihaknya mendorong agar BUMDes mulai dibimbing untuk memiliki usaha AMDK sendiri.
Ia mencontoh hasil kunjungan kerja ke Dispar Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemerintah setempat bersama universitas ternama di kota itu, telah mampu memproduksi AMDK/botol dengan merk dagang Botani (Bogor Tani).
Menurut informasi situs https://stp.ipb.ac.id/amdk-botani/, Botani Mineral Water diproduksi langsung oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) yang berlokasi di Kampus IPB Taman Kencana. Sumber air yang digunakan sangat terjamin kualitasnya sebagai air minum sesuai dengan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Melalui riset lebih dari 6 bulan, air minum dalam kemasan merek Botani telah memiliki izin edar dari BPOM, Sertifikat Halal, serta Sertifikat SNI 3553:2015 dan telah mengikuti pedokam ISO 22000.
Botani mineral water diproduksi dengan mesin berkapasitas produksi maksimal 3.000 botol per-jamnya. Produksi Botani melalui beberapa filtrasi yang canggih. Tahapan tersebut meliputi filtrasi untuk water treatment seperti karbon aktif, silika dan gravel, kemudian dilanjutkan dengan filtrasi fisik menggunakan multicartridge hingga 20 mikro, serta sterilisasi ganda menggunakan UV dan Ozon. Sarana Produksi mengimplementasikan cara produksi sesuai kaidah Good Manufacturing Practice (GMP) dan telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan (ISO 22000).
“Kunjungan kami ke Dinas Pariwisata Bogor, kami disuguhkan air kemasan Botani (Bogor Tani). Pemda KLU perlu mencontoh usaha ini, memproduksi air kemasan Dayan Gunung karena kita memiliki sumber air melimpah,” ujar Artadi.
Ia menegaskan, Pemda dapat bermitra dengan Universitas, apakah itu IPB (Institut Pertanian Bogor) ataukah universitas lokal yang ada di Lombok. Ia memandang, kemitraan dengan universitas – khususnya IPB, akan mendorong adanya transformasi kajian bahan baku air di Lombok Utara untuk dikemas sebagai produk bernilai jual.
“Kita punya mata air yang cukup banyak maka waktunya kita punya pabrik air kemasan. Di samping kita buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, ini juga sangat besar untuk menambah sumber pendapatan daerah kita,” terang politisi Gerindra KLU ini.
Lebih lanjut, AMDK tidak sulit untuk diproduksi dan dipasarkan. Melalui kebijakannya, Bupati bisa mengeluarkan Surat Edaran agar seluruh OPD, Camat, Kantor Pemerintahan Desa, berbagai organisasi hingga pihak swasta di KLU untuk membeli jasa produk hasil BUMD di daerah.
Ia mengamati, selama ini konsumsi air minum di Lombok Utara masih bergantung pada sejumlah merk tertentu. Artinya, peluang pasar yang sudah tersedia ini harus ditangkap oleh Pemda untuk meningkatkan gairah ekonomi daerah.
Pun demikian dalam pemasarannya, Pemda bisa mendorong rantai distribusi (supply chain) AMDK. BUMD sebagai usaha induk nantinya bisa melibatkan BUMDes, toko, kios dan UMKM se-KLU sebagai agen dan distributor. Sehingga dalam proses jual belinya, banyak pihak yang mendapat manfaat dari AMDK tersebut.
“Jika Pak Bupati mau, saya yakin dalam 5 tahun ke depan KLU akan memiliki produk AMDK sendiri, asalkan Pak Bupati mulai berkomitmen dan merancang dari sekarang. Kalau dukungan anggaran, teman-teman di DPRD rasanya tidak akan menghambat,” terangnya. (ari)
