Giri Menang (Suara NTB) – Jajaran eselon II, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala OPD di Pemkab Lombok Barat menjalani job fit sejak Senin, 14 April 2025. Rencananya, job fit direncanakan tiga hari, berakhir hari ini (Rabu red). Dari hasil sementara penilaian tim Job Fit, menemukan ada pejabat yang ketidaksesuaian. Ada juga kepala OPD yang “abadi” menjabat selama 9 tahun dan banyak OPD yang menjadi temuan BPK.
Selain itu, inovasi pejabat OPD dalam menghasilkan PAD masuk menjadi salah satu penilaian Tim Job Fit. Ketua Tim Prof Agusdin menerangkan bahwa Job Fit yang telah berlangsung selama dua hari ini dilakukan untuk menilai kesesuaian posisi yang ditempati pejabat saat ini. Di antaranya ada kepala OPD yang menempati jabatan bervariasi, ada yang selama sembilan tahun dan ada yang kurang dari satu tahun.
Beberapa hal yang menjadi pokok penilaian, dilihat dari sisi kesesuaian, kompetensi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan lainnya. “Semuanya dilihat, nanti itu jadi bahan rekomendasi kepada Pak Bupati. Jelas yang mengeksekusi Pak Bupati, kita hanya rekomendasi,” tegasnya, ditemui Selasa, 15 April 2025.
Tim menilai apa yang telah dilakukan oleh kepala OPD selama menjabat dan apa rencana yang dilakukan. Track record mereka selama menjadi Kepala OPD dinilai, termasuk seperti apa inovasinya. “Dari situ kita menilai salah satunya,” imbuhnya.
Ditanya soal hasil penilaian sementara terhadap hampir setengah dari jumlah kepala OPD yang dinilai. Ia mengaku, masing-masing tim sudah ada hasil penilaian, namun belum direkap. “Kalau dari tim jelas ada, tapi (penilaian) saya sendiri, kan belum Kita lihat dan rekap dari lima orang tim,”imbuhnya.
Ia secara penilaian personal sudah punya gambaran sementara, di sini ada yang kurang pas, pas dan sangat pas.
Dari gambaran hasil penilaiannya, ada ditemukan ketidaksesuaian misalnya antara makalah yang didalami pada saat presentasi, track record, keberhasilan programnya. “Terdapat tiga komponen penilaian, track record 35 persen, makalah 15 persen dan presentasinya 50 persen,” sebutnya.
Track record yang didalami tim terkait dengan temuan di OPD. Temuan-temuan ini dinilai oleh tim dari unsur BPKP, apakah ditindaklanjuti atau belum ataukah masuk ke ranah hukum. Selain itu, ada juga yang terlalu lama di posisi kepala OPD karena belum dirotasi, bahkan mencapai 9 tahun menjabat di satu OPD.
Di samping itu, ujarnya, Bupati menginginkan agar kepala OPD dan jajarannya gesit meningkat PAD. Hal ini juga masuk penilaian kinerja. “Itu masuk penilaian kami, dari sisi inovasinya,”tegasnya. Hal-hal ini menjadi bahan pertimbangan direkomendasikan,”imbuhnya.
Terkait beberapa OPD yang tak sesuai posisi dengan latar belakang pendidikan,? Menurutnya, itu tidak bisa menjadi justifikasi. Sebab jabatan manajerial itu tidak cukup dengan pendidikan. Namun ada juga pengalaman manajerial. “Karena ini (kepala OPD) jabatan manajerial, bukan teknis oke (disesuaikan), karena secara ilmu pengetahuan, ilmu manajemen itu, kalau sudah level ini, manajerial itu persentase tuntutan kemampuan managerial itu 70 persen, teknis hanya 30 persen,” imbuhnya.
Namun hasil penilaian lanjut dia, belum direkap dengan hasil penilaian tim yang lain. Dimana terdapat lima orang dalam tim Job Fit, terdiri dari ia sendiri, Prof. Masnun Tahir yang merupakan Rektor UIN Mataram selaku sekretaris, kemudian anggotanya Prof Zainal Asikin, Dr. H. L. Sajim Sastrawan dari praktisi dan dari perwakilan BPKP. (her)
