Mataram (Suara NTB) – Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyatakan komitmennya untuk memperkuat sektor agro-maritim sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Hal ini disampaikan dalam pembukaan kegiatan Workshop Enhancing Marine Evironmental Governance (EMERGE) Provinsi NTB, riset kolaboratif yang melibatkan IPB, BRIN, FIP2B Provinsi NTB, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan pihak lainnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Rabu, 16 April 2025.
Iswandi menekankan pentingnya kegiatan riset ini sebagai bagian dari upaya penyusunan kebijakan berbasis data untuk menjawab tiga isu strategis daerah yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
“Riset ini sangat relevan dengan agenda besar pembangunan NTB. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat evidence-based, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Disebutkan bahwa saat ini NTB tengah melakukan transformasi paradigma pembangunan dari pendekatan agrikultur konvensional menuju pendekatan agro-maritim yang memadukan kekayaan daratan dan laut. Wilayah perairan NTB yang mencakup 59 persen dari total luas wilayah kini diprioritaskan untuk dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.
“Selama ini, sektor kelautan dan perikanan dianggap sebagai sub-sektor. Ke depan, sektor ini harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan berdiri sejajar atau bahkan lebih menonjol dibandingkan sektor pertanian,” tegasnya.
Dalam RPJMD mendatang, NTB ditargetkan menjadi kawasan pertumbuhan nasional dengan fokus pada industri pariwisata dan penguatan komunitas berbasis kelautan. Sejumlah program prioritas telah dirancang, seperti pengembangan kawasan garam, sentra akuakultur, kawasan konservasi laut, dan pusat perikanan tangkap.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat lokal, untuk menciptakan ekosistem agro-maritim yang terintegrasi. Sentra-sentra produksi kelautan akan dikembangkan bersamaan dengan institusi pendidikan vokasi seperti SMK agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja.
“SMK berbasis kelautan harus dibangun di sekitar pelabuhan perikanan agar siap menghasilkan tenaga kerja langsung di sektor ini. Ini bagian dari strategi besar membangun ekosistem yang menciptakan nilai tambah, investasi, dan lapangan kerja,” imbuh Iswandi.
Sektor kelautan dan perikanan NTB saat ini berkontribusi sekitar 4,3 persen terhadap PDRB daerah. Pemerintah menargetkan kontribusi ini meningkat seiring dengan program hilirisasi dan industrialisasi komoditas kelautan.
“Jika ingin keluar dari jerat kemiskinan, kita harus memaksimalkan potensi laut, karena sektor pertanian seperti padi sangat dibatasi oleh regulasi harga. Laut adalah peluang,” ujarnya.
Iswandi menegaskan harapannya agar hasil riset dari kegiatan ini dapat segera diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan NTB dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan strategis lima hingga 20 tahun ke depan.
“Riset bukan untuk disimpan di rak, tapi harus diimplementasikan. NTB ingin menjadi model pembangunan agro-maritim yang terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.(ris)
