Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan mendukung optimalisasi swasembada jagung. Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan cadangan jagung pemerintah (CJP) melalui penyerapan dengan target 1 juta ton CJP. NTB sebagai salah satu lokasi peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra jagung potensial bersama Bengkulu, Lampung, dan daerah lain dihadapkan dengan persoalan harga jagung yang masih rendah di tingkat petani.
PROVINSI NTB diperkirakan akan memasuki masa panen raya padi dan jagung pada bulan April 2025 ini. Meski produksi diproyeksikan melimpah, petani justru menghadapi dilema serius. Harga belum sebanding dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram.
Berdasarkan data sementara dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, luasan lahan panen untuk padi mencapai lebih dari 50.000 hektare, sementara jagung sekitar 40.000 hektare. Dengan produktivitas yang stabil, potensi hasil panen tahun ini dinilai sangat baik. Untuk itu, kondisi pasar harus berpihak pada petani.
Begitu juga data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Luas panen jagung pipilan pada tahun 2024 mencapai 173,76 ribu hektare. Mengalami penurunan sebesar 5,27 ribu hektare atau 2,94 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 179,03 ribu hektare. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada tahun 2024 sebanyak 1,21 juta ton. Mengalami penurunan sebanyak 71,25 ribu ton atau 5,56 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 1,28 juta ton.
Sementara potensi luas panen jagung pipilan kering periode Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 97,19 ribu hektare, dengan potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sebanyak 683,95 ribu ton.
Meski demikian, harga jagung yang seharusnya diserap pemerintah dengan HPP Rp5.500 per kg, kini jatuh hingga ke angka Rp4.800–Rp5.000 per kg. Kondisi ini tidak hanya dikhawatirkan petani, namun juga pemimpin daerah di NTB, seperti Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menjadikan jagung sebagai program prioritas.
Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot meminta agar Bulog bisa menambah kuota serapan jagung apalagi produksi saat ini sangat melimpah yang diperkirakan mencapai 640.000 ton jelang akhir tahun 2025.
“Kuota penyerapan jagung oleh Bulog hanya 23.000 ton dan jumlah itu tidak sampai 10 persen dari jumlah produksi jagung hingga akhir tahun mendatang. Sehingga kami minta ada penambahan kuota, ” katanya akhir pekan kemarin.
Diakuinya, berdasarkan hasil komunikasi terakhir di Bapanas, Bulog berjanji akan menambah kuota serapan jagung di Sumbawa. Hanya saja sampai dengan saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru dengan harapan bisa terealisasi.
“Jadi, yang tadinya untuk NTB serapan jagungnya 78.000 ton kami sudah dijanjikan untuk ditambah tetapi kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Bulog, ” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan penyerapan jagung dari petani. Sehingga pihaknya sangat berharap supaya mitra dan gudang swasta bisa membantu pemerintah untuk menyerap jagung dari petani dengan catatan harganya di angka Rp4. 500 per kilogram.
“Jadi, kita berharap mitra swasta ini bisa membantu pemerintah, karena produksi jagung kita sangat melimpah dan tidak mungkin juga hanya mengandalkan Bulog karena sangat terbatas, “sebutnya.
Bupati juga meminta kepada petani agar panen jagung dilakukan di atas umur 115 hari agar bisa mencapai KA yang ditentukan pemerintah. Karena jika kadar airnya terlalu tinggi dikhawatirkan jagung yang terserap akan rusak bahkan tidak bisa digunakan.
Pihaknya meyakinkan, jika pemerintah akan melakukan identifikasi potensi gudang dalam membantu Bulog untuk menyediakan tempat penyimpanan sementara. Termasuk pemerintah juga akan membangun gudang besar tersendiri di Sumbawa supaya jagung petani bisa disimpan dan tidak rusak.
“Kami juga akan bekerja sama dengan Pelindo untuk membantu proses kelancaran pengangkutan dan pengiriman jagung. Sementara untuk pengawalan dan pengamanan akan dilakukan oleh pihak Kepolisian,” janjinya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Amin Sudiono, menyebut, syarat kadar air jagung yang siap dibeli Bulog itu disepakati bersama saat RDPU yang digelar oleh Komisi II DPRD KSB baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu Bulog Sumbawa menyatakan siap turun melakukan pembelian jika telah mendapat instruksi dari pusat. “Dan harapan mereka (Bulog) petani menyiapkan hasil panennya dengan menyesuaikan kadar air yang telah ditetapkan itu,” kata Amin.
Kesiapan Bulog melakukan pembelian jagung itu kini tengah ditunggu oleh petani KSB. Saat ini sebagian besar petani jagung sudah mulai panen, namun harapannya mendapatkan harga yang pantas tak kunjung ada kejelasan. Petani berhadapan dengan para tengkulak, karena tak ada tempat lain mereka menjual hasil panennya.
Rahmad, petani jagung di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano mengatakan, ia dan petani lainnya sangat menunggu janji Bulog dan pemerintah dalam membantu mengatasi persoalan harga jagung yang anjlok setiap panen tiba.
“Apalagi sekarang, kalau ikut hasil RDPU DPRD KSB itu, kan sudah ada disepakati kadar air untuk pembelian Bulog. Tapi kok sampai sekarang belum turun juga,” cetus Rahmad.
Menurutnya, harapan petani setiap musim panen tiba sebenarnya cukup sederhana. Penyerapan jagung segera dilakukan Bulog sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan terus melakukan pengawasan seperti yang dilakukan pada pengamanan harga gabah.
“Pengawasan tidak saja oleh Bulog tapi dinas teknis pemerintah juga harus turun lapangan agar tengkulak tidak leluasa memainkan harga di tingkat petani,” imbuhnya..
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP yang dikonfirmasi mengaku, serapan gabah dan jagung sesuai Keputusan pemerintah diperintahkan kepada Bulog untuk menyerapnya untuk kebutuhan cadangan pangan nasional. Hingga saat ini, baru gabah yang diserap Bulog dengan mitranya.
“Kita juga ndak bisa melarang pengusaha lain untuk membeli gabah petani. Yang bisa kita lakukan, mengimbau petani untuk berkoordinasi dengan penyuluh, Babinsa dan Bhabinkamtibmas ketika hendak panen agar gabahnya diserap Bulog,” katanya.
Untuk jagung, Syahrul menyampaikan, hingga saat ini Bulog belum menyerap jagung petani. Sehingga hanya pengusaha swasta yang menyerap jagung petani. Sementara para pengusaha ini menyerap untuk dijual kembali ke pengusaha pakan setelah memproses jagungnya sesuai kualitas yang dipersyaratkan pengusaha pakan di luar daerah.
“Kemarin Pak Bupati sudah mendatangi para pengusaha penyerap jagung agar tidak sampai anjlok harga jagung,” ungkap Syahrul. Sehingga saat ini, harga jagung pipilan kering dengan kadar air (KA) maksimal 15 persen di gudang Rp4.400 per kg. Harga ini menyebabkan serapan jagung di lapangan menjadi Rp4.100 per kg hingga Rp4.250 per kg. (ils/ham/ula/bug)
