Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, melakukan silaturahmi dengan pimpinan DPRD setempat pada Senin (21/4/2025) guna memperkuat koordinasi pembangunan daerah. Pertemuan ini menegaskan sinergi solid antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun program strategis.
Kunjungan Bupati ke gedung DPRD Lotim tidak hanya dalam rangka suasana Syawal, tetapi juga untuk mendiskusikan isu-isu krusial seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peningkatan PAD, serta penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD Lotim telah menyiapkan pokok pikiran (pokir) dan RPJMD sebagai panduan pembangunan. Legislatif juga membuka masukan dari masyarakat terkait kebutuhan sarana-prasarana di tingkat desa dan kecamatan.
“Sinergi ini sudah terbangun sejak awal. Program eksekutif mendapat dukungan penuh dari dewan,” pungkas Bupati Haerul.
Dengan komitmen bersama ini, Pemerintah Lotim optimis dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan kolaboratif.
Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri, menyambut positif pertemuan ini. “Silaturahmi ini memperkuat hubungan emosional sekaligus koordinasi program antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penempatan pejabat birokrasi dan BUMD yang kompeten demi profesionalitas kerja.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah pengelolaan sumber daya alam, khususnya Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Lotim dikenal sebagai penyumbang retribusi besar dari sektor ini, namun masih dihadapkan pada masalah penambangan ilegal.
“Kita harus menarik pajak secara maksimal dan menertibkan pelaku ilegal agar tidak merugikan yang legal,” tegasnya.Langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:
Penyiapan tenaga andal untuk optimalisasi pemungutan pajak. Membangun kemitraan dengan pelaku usaha tambang yang taat aturan. Meminimalisir konflik di lapangan melalui pengawasan ketat.
Di sisi lain, Bupati dan DPRD sepakat untuk menyehatkan sejumlah BUMD yang bermasalah, seperti Selaparang Energi, Selaparang Agro, dan Selaparang Finansial. Masalah utama yang dihadapi adalah tingginya kredit macet di Selaparang Finansial, yang memerlukan restrukturisasi mendesak. “BUMD harus dikelola secara profesional agar bisa berkontribusi bagi pendapatan daerah,” tambah Yusri. (rus)
