Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB memberikan dukungan terhadap usulan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan peraturan daerah perampingan OPD tersebut sudah diterima DPRD dan tengah dilakukan pengkajian.
“Kalau perampingan OPD saya kira sangat perlu, karena kita melihat banyak OPD yang tidak berfungsi dengan baik dan banyak ‘’penganggur’’ di dalamnya. Maka saya secara pribadi dan lembaga mendukung penuh perampingan struktur organisasi OPD di Pemprov NTB,” ujar Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Isvie menyebutkan dengan perampingan OPD tersebut, tidak saja hanya akan memberikan manfaat untuk efisiensi anggaran. Tapi juga untuk meningkatkan kinerja. Dengan makin rampingnya birokrasi, maka kinerja birokrasi akan makin baik.
“Itulah kenapa kita dukung dilakukan perampingan, selain untuk efesiensi anggaran. Tapi dengan makin ramping, birokrasi akan semakin lincah dia bergerak,” ungkapnya.
Isvie juga menyebutkan beberapa OPD yang dinilai terlalu gemuk perlu dirampingkan. Di antaranya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan dan Dinas Koperasi yang sekarang berdiri sendiri agar dilebur menjadi satu OPD. Begitu juga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan agar dilebur jadi satu.
Namun demikian tidak semua rencana OPD yang akan dirampingkan itu ia setujui. Seperti rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Adapun alasan Isvie menolak rencana penggabungan tersebut karena persoalan perempuan di NTB tidak boleh dianggap kecil. Urusan permasalahan perempuan di NTB masih banyak menyisakan persoalan, sehingga dipandang penting satu badan khusus yang menangani urusan perempuan tersebut.
“Soal perempuan itu banyak yang berharap jadi satu dinas atau badan tersendiri, saya kira juga itu patut untuk diperhatikan. Karena kita tahu persoalan perempuan di NTB sangat lah banyak, kasus-kasus perempuan sungguh sangat banyak,” ujar Isvie.
Dipaparkan Isvie bahwa Provinsi NTB merupakan salah satu yang cukup tinggi kasus kekerasan perempuan, sehingga perlu menjadi atensi serius. Bahkan bentuk keseriusan DPRD NTB sendiri dalam mengurus perempuan, telah membuat peraturan daerah tentang perlindungan perempuan.
“Kita tahu di NTB itu tidak nyaman perempuannya, karena banyak kasus kekerasan, pelecehan, banyak terjadinya perceraian dan seterusnya. Saya kira perlu satu badan tersendiri yang menangani masalah perempuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan politisi partai Golkar itu bahwa evaluasi terhadap badan yang menangani urusan perempuan tersebut memang sangat diperlukan. Namun bukan berarti evaluasinya dengan cara melebur DP3AP2KB ke dalam dinas sosial. Hal yang perlu dievaluasi yakni orang yang menangani badan tersebut.
“Tapi tolong kepala dinasnya yang kompeten, jangan hanya asal seorang perempuan saja, tapi dia harus memiliki profesionalisme di bidangnya, dan mengerti soal akar permasalahan perempuan. Saya lihat di sini bukan soal badannya, tapi letak pemimpinnya yang tidak mampu mengejawantahkan apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
Di tempat terpisah Ketua Bapemperda DPRD NTB, Ali Usman Ahim menegaskan pihaknya akan memberikan masukan kritis terhadap Ranperda restrukturisasi OPD tersebut. Bapemperda pun akan segera menggodok raperda tersebut agar perampingan OPD tersebut cepat direalisasikan.
“Pada prinsipnya sebagai mitra pemerintah provinsi kami sepenuhnya percaya pada Pemprov. Terutama pada bagaimana mereka meramu dan meracik OPD. Namun tentu kami akan tetap memberikan masukan kritis terhadap draf yang sudah diajukan,” kata Ali Usman.
Menurutnya pro dan kontra atas susunan OPD yang baru merupakan hal yang wajar. Politisi Partai Gerindra itu justru melihat usulan perampingan yang tengah diperdebatkan seperti peleburan DP3AP2KB dengan Dinas Sosial NTB dengan pandangan yang berbeda.
“Soal itu, saya memahaminya sebagai upaya untuk lebih memaksimalkan DP3AP2KB itu sendiri. Nanti semua masukan dan saran dari berbagai pihak akan dipertimbangkan,” ujarnya.
Dia juga jika Bapemperda DPRD NTB akan tetap melalukan kajian mendalam. Sesuai mekanisme, usulan tersebut nanti akan dibahas di Bapemperda, kemudian meminta pandangan fraksi. Lalu setelah diparipurnakan, dewan akan membentuk panitia khusus. “Nanti akan ada juga upaya perbandingan dengan sejumlah daerah. Namun yang jelas, hal ini menjadi prioritas,” jelasnya. (ndi)
