Mataram (Suara NTB) – Balai Bahasa Provinsi NTB melakukan audiensi kemitraan dengan Asisten I Setda Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), pada Rabu, 23 April 2025. Audiensi yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa NTB bertujuan memastikan langkah-langkah legalitas nota kesepakatan program kebahasaan dan kesastraan.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Bupati Lotim. Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, bersama perwakilan tim kerja sama menjelaskan berbagai hal.
Dwi Pratiwi menjelaskan bahwa sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Bahasa NTB memiliki tugas dan fungsi pembinaan bahasa dan sastra.
“Kami sudah melakukan kemitraan terkait literasi, revitalisasi bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia dengan pemerintah daerah di NTB. Banyak kegiatan yang sudah kami lakukan. Kami sudah mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, perlu adanya payung hukum berupa Nota Kesepakatan antara kedua lembaga,” ujarnya ketika pertemuan di Ruang Asisten I Setda Lotim.
Asisten I Setda Lotim, Hadi Fathurrahman memberikan tanggapan positif. Ia menyatakan dukungan dan menilai bahwa setiap kegiatan memang perlu ada payung hukum yang jelas. “Tentunya dalam pengajuan kerja sama ada proses dan alur yang diikuti. Penting juga audiensi agar arah dan pandangan pimpinan terlihat jelas. Pada prinsipnya, kami setuju. Untuk teknisnya akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan bagian kerja sama,” pungkas Hadi Fathurrahman.
Berikutnya, audiensi dilanjutkan ke Kantor Bupati Lotim. Tim diterima oleh Sekda Lobar, H. Ilham.
Kepala Balai Bahasa NTB mengatakan kehadiran tim untuk membuka jalan pengusulan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam hal penguatan program kebahasaan dan kesastraan di Kabupaten Lombok Barat.
“Banyak kegiatan kolaborasi yang telah kami lakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kami mendukung seluruh tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap payung hukum terbentuk dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih luas,” tegas Dwi Pratiwi di Ruang Setda Lobar.
Sekda Lobar, H. Ilham, didampingi Kepala Bagian Pemerintahan menekankan bahwa dengan adanya Nota Kesepakatan ini, legalitas pelaksanaan kegiatan menjadi kuat. “Seharusnya kita sudah menyusun Nota Kesepakatan ini dari dulu. Kami siap bekerja sama dan menindaklanjuti usulan kerja sama ini,” imbuh H. Ilham. (ron)
