Mataram (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhammad Iqbal, melaporkan kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya sedang tidak dalam keadaan baik kepada Komisi II DPR RI. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah di Gedung DPR RI, Selasa, 29 April 2025.
“Kami memiliki lima BUMD, dan kami tidak bisa mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja,” ujar Gubernur Iqbal dalam rapat tersebut.
Salah satu BUMD yang disoroti adalah Bank NTB Syariah. Menurut Gubernur, bank tersebut baru-baru ini mengalami serangan siber yang sempat mengganggu layanan selama beberapa hari.
Akibat persoalan tersebut, Pemprov NTB saat ini tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap manajemen Bank NTB Syariah. Gubernur Iqbal menyebut sedang mempersiapkan seleksi terbuka untuk mengganti seluruh jajaran pengurus.
“Kami sedang menata kembali Bank NTB Syariah. Serangan siber menjadi salah satu pemicunya. Saat ini kami juga membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mengganti seluruh pengurus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, salah satu persoalan utama yang selama ini menghambat kinerja BUMD di NTB adalah pengangkatan pengurus yang tidak berdasarkan kompetensi profesional, melainkan karena kedekatan politik.
“Salah satu penyakit BUMD adalah dijadikan tempat penampungan tim sukses. Kami berkomitmen untuk mengisi jajaran pengurus dengan orang-orang profesional,” tegas Gubernur Iqbal.
Pemprov NTB juga berencana melakukan integrasi vertikal terhadap BUMD yang bergerak di sektor keuangan. Gubernur menyebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah akan dijadikan anak perusahaan Bank NTB Syariah, guna membentuk sebuah holding company yang lebih kuat dan efisien.
“Kami ingin membentuk satu holding company yang mengelola seluruh unit usaha di sektor keuangan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga melaporkan kondisi PT Gerbang NTB Emas (GNE), salah satu BUMD lainnya, yang hingga kini belum bisa melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena masih memiliki tunggakan pajak.
“PT GNE belum bisa melakukan RUPS karena masih menunggak pajak. Saat ini kami sedang berkonsultasi dengan DPRD untuk mengambil langkah strategis agar perusahaan ini bisa pulih,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa Pemprov NTB akan mendirikan sebuah holding bernama NTB Capital, yang akan bergerak di bidang investasi dan keuangan. Lembaga ini akan berperan mendampingi investor yang ingin menanamkan modalnya di NTB.
“NTB Capital akan mendampingi para investor dalam proses investasi. Kami ingin pemerintah hadir langsung untuk memberikan kepastian bagi para investor, sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih baik,” pungkasnya. (ndi)
