Mataram (Suara NTB) – Pasangan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal da Wakil Gubernur (Wagub) Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) menggelar mutasi perdana pejabat eselon II dan eselon III di Pendopo Gubernur NTB, Rabu, 30 April 2025.
Mutasi kali ini digelar secara tertutup dari media dan tim dokumentasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Tim dokumentasi yang diizinkan hanya dari Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB.
Wartawan atau tim media OPD yang mencoba mendekati pendopo tengah dilarang masuk oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Wartawan diperkenankan hanya menunggu dan dipersiapkan tempat di Ruang Paviliun sebagai lokasi konferensi pers.
Kondisi ini dikeluhkan sejumlah wartawan, karena pelarangan wartawan meliput langsung kegiatan mutasi di lingkup Pemprov NTB merupakan pertama kalinya. Sebelumnya, saat kepala daerah melakukan mutasi, wartawan atau media diberikan akses mengambil gambar pelantikan atau pengambilan sumpah pejabat yang dimutasi.
Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTB, Hans Bahanan menyayangkan wartawan tidak diberikan akses meliput secara langsung. Menurutnya, pelantikan pejabat publik adalah peristiwa penting yang menyangkut pelayanan publik. Ini bukan urusan privat, melainkan hal yang patut diketahui masyarakat luas.
Kepada wartawan usai pelantikan, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan permohonan maaf pada media dan wartawan yang tidak mengizinkan meliput langsung pelaksanaan mutasi.
Menurutnya, pihaknya bukan bermaksud membatasi, tapi ada hal-hal spesifik yang disampaikan kepada jajaran yang hadir bersama istrinya secara langsung. ‘’Pertama mohon maaf tidak diizinkan masuk tadi. Bukan apa-apa. Ini karena saya ingin berinteraksi langsung dan terbuka berbicara dengan teman-teman yang dilantik,’’ ungkapnya.
Gubernur menyampaikan dirinya telah melantik 72 total pejabat lingkup Pemprov NTB. 26 di antaranya merupakan pejabat eselon II, selebihnya pejabat eselon III. Mutasi perdana ini, untuk memastikan Kepala OPD ditempatkan sesuai dengan kapasitas mereka, sehingga proses birokrasi bisa berjalan maksimal.
Dirinya juga menegaskan, tidak ada pejabat eselon II yang dinon-job-kan. Adapun, mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTB, Roni Yuhaeri beralih menjadi pejabat fungsional, sebab pilihan pribadinya.
Gubernur menyadari bahwa dalam penempatan jabatan baru, tidak semua orang akan merasa puas. Ada yang merasa bidang barunya sesuai dengan kemampuan dan minat, namun ada pula yang merasa sebaliknya. Ia menekankan bahwa keputusan diambil dengan pertimbangan matang, menggunakan “otak terbaik dan hati paling sensitif” demi memilih secara objektif.
“Meski saya berusaha seobjektif mungkin, saya juga manusia biasa yang tentu memiliki subjektivitas. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang, karena undang-undang juga memahami bahwa yang diatur adalah manusia,” ungkapnya.
Pada pelantikan putaran pertama ini, Gubernur menegaskan tidak ada pejabat yang dinonjobkan. Ia lebih memilih melakukan rotasi agar semua pejabat memiliki kesempatan menduduki posisi yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi job fit, yang telah dipelajarinya secara mendalam tanpa dipengaruhi opini luar. Keputusan juga diambil setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan.
Berikut ini, nama-nama pejabat eselon II yang dimutasi, Rabu, 30 April 2025. Ada Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Yusron Hadi menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kadiskominfotik).
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Ir. H. Lalu Hamdi menjadi Kepala Dinas PMD Dukcapil, Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., menjadi Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perdagangan Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala BPSDM.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahhraga Tribudi Prayitno menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Bapenda Eva Dewiyani menjadi Asisten 3 Setda NTB. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB Lalu Abdul Wahid menjadi Staf Ahli Gubernur.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Subhan Hasan menjadi Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sosial H. Akhsanul Khalik menjadi Staf Ahli Gubernur. Asisten III Setda NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Staf Ahli Gubernur Izzudin menjadi Karo Administrasi Pembangunan Setda NTB, Kepala BPSDM Ashari menjadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Lalu Ahmad Nur Aulia menjadi Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar).
Kepala Dispar NTB Jamaluddin menjadi Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Abdul Aziz menjadi Kepala Dinas Dikbud. Tukar posisi dengan Dr. H. Aidy Furqan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sadimin menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB. Posisinya diganti Najamuddin Amy yang sebelumnya, Kepala Diskominfotik NTB, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunung Triningsih digeser sebagai Kepala Dinas Sosial.
Kemudian Sekretaris DPRD NTB Surya Bahari menjadi Kadis DP3AP2KB, Kepala Biro Umum Setda NTB Hendra Saputra menjadi Sekretaris DPRD NTB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Muhammad Riadi menjadi Kepala Biro Umum Setda NTB.
Asisten II (Perekonomian Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menjadi Kasat Pol PP, Kepala Dinas Perhubungan Lalu Moh Faozal menjadi Asisten 2 Setda NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gede Putu Aryadi menjadi Kepala Brida NTB dan Kepala Biro Pengadaan dan Jasa Setda NTB Roni Yuhaeri menjadi tenaga fungsional. (ham)
