Mataram (Suara NTB) – Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengintensifkan komitmen dalam pembangunan program kebahasaan dan kesastraan berkelanjutan. Sebagai bentuk penguatan program, lembaga ini menggelar audiensi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada Jumat, 2 Mei 2025, untuk membahas rencana penandatanganan Nota Kesepakatan kerja sama.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, memaparkan empat program prioritas yang dijalankan pihaknya di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program-program tersebut meliputi peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa Indonesia, pelindungan bahasa daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
“Kami berfokus pada penyediaan bahan bacaan bermutu untuk siswa SD dan SMP, serta penguatan literasi yang selaras dengan Rapor Pendidikan,” jelas Dwi Pratiwi. Ia juga menyoroti deklarasi nasional tentang pemartabatan bahasa Indonesia yang diluncurkan pada 25 April 2025 oleh Mendikbudristek bersama Menteri Dalam Negeri dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam audiensi tersebut, Balai Bahasa NTB menyatakan harapannya agar NTB menjadi pionir dalam pemartabatan bahasa Indonesia. Selain itu, revitalisasi bahasa daerah dan pelaksanaan program BIPA juga menjadi bagian dari strategi kebahasaan jangka panjang.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut positif inisiatif tersebut. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Abdul Aziz, ia menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah se-NTB yang sekaligus akan menjadi momen penandatanganan Nota Kesepakatan.
“Kami juga memiliki program relawan untuk wisatawan asing di Lombok, yang bertujuan mengenalkan nilai-nilai lokal melalui bahasa dan budaya,” ujar Iqbal. Ia turut menekankan pentingnya pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan penguatan BIPA, yang pernah ia dorong saat menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Turki.
Pertemuan ini diharapkan menjadi landasan legalitas kerja sama kebahasaan dan kesastraan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan adanya Nota Kesepakatan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi program kebahasaan di NTB diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ron)
