Mataram (Suara NTB) – Optimasi lahan pertanian di NTB menelan anggaran hingga Rp60 miliar. Lahan yang akan dioptimasi seluas 10,5 ribu hektar tersebar di enam kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, saat ini capaian tanam di NTB cukup rendah. Sehingga didorong adanya perbaikan dengan menggandeng BWS dan Dinas PUPR.
Disampaikan tadi kepada Pak Gubernur terkait hambatan-hambatan kita yang sekarang posisi kita masih rendah dalam capaiannya itu, ujarnya, Selasa, 6 Mei 2025.
Program optimasi lahan difokuskan pada perbaikan irigasi, tanggul, dan pintu air agar indeks pertanaman (IP) di NTB dapat meningkat dari satu menjadi dua kali tanam per tahun.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung target nasional dalam mencapai swasembada pangan. Hingga awal Mei 2025, serapan beras nasional tercatat sebesar 1,87 juta ton, dengan cadangan mencapai 3,5 juta ton.
Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Brigjen Andi Herindra menegaskan optimasi ini diperuntukkan meningkatkan hasil pertanian di NTB sebagai daerah lumbung pangan nasional.
Dengan optimasi ini, kita harapkan produksi pangan, khususnya padi, bisa meningkat signifikan, ucapnya.
Adapun NTB masih memiliki tantangan dalam memaksimalkan hasil pertanian, seperti kekurangan sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi lintas instansi antara Dinas Pertanian, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Dinas Pekerjaan Umum agar program berjalan optimal. Sumber air harus jelas. Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Harus sinkron, katanya.
Apalagi, kondisi cuaca di NTB yang sudah masuk musim kering pada Mei hingga Oktober menjadi tantangan tersendiri untuk Pemprov NTB terus memaksimalkan pompanisasi agar hasil pertanian di daerah ini tidak menyusut.
“Optimasi dan pompanisasi harus didorong agar kita bisa memanfaatkan sumber air permukaan maupun bawah tanah yang tersedia,” jelasnya.
Anggaran untuk program ini mencapai hampir Rp60 miliar, dengan biaya per hektare sekitar Rp5,75 juta. Program juga melibatkan Universitas Mataram dalam pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Tanah (SIT) dengan dukungan dana Rp250.000 per hektare, serta tambahan dana dari program optimasi sebelumnya sebesar Rp200.000 per hektare.
Di lain sisi, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menekankan akan terus mendukung upaya perluasan serta penguatan lahan pertanian dan sumber daya air guna memperkuat ketahanan pangan Nasional sesuai program prioritas swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menargetkan dapat mencetak lahan sawah baru sebanyak 3 juta hektare per tahun.
Saya akan berkomunikasi dengan para Bupati dan Wali Kota segera, sehingga mereka tahu apa yang diinstruksikan kepada kepala dinasnya yaitu permasalahan titik air sehingga program swasembada pangan di NTB ini dapat berjalan lancar, tuturnya.
Realisasi program ini, Gubernur NTB segera akan mempertemukan instansi-instansi terkait yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Dinas Pertanian NTB dan akademisi Universitas Mataram (Unram) selaku peneliti untuk mencarikan titik air. (era)
