KEKOSONGAN posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II lingkup Pemprov NTB pascamutasi pejabat 30 April 2025 mengharuskan segera dilakukan pengisian. Bahkan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal langsung memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera membentuk panitia seleksi (pansel). Dari pansel yang dilakukan nanti, posisi eselon II yang kosong ini akan segera terisi.
Kepala BKD Provinsi NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., menegaskan kesiapan pihaknya yang segera membentuk pansel. Sedang proses. Makanya terkait dengan surat-surat sedang proses. Kita sedang buat formatnya ujarnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 6 Mei 2025.
Menurutnya proses pembentukan pansel ini harus secara detail dilaporkan ke Gubernur NTB skenario dan desainnya. Pihaknya menargetkan pansel untuk melakukan seleksi pejabat eselon II ini bisa tuntas pada bulan Mei ini. Jadi kita ajukan beberapa alternatif dan konsep, ujarnya.
Sebelumnya, pada mutasi 30 April lalu, ada 14 posisi eselon II yang kosong. Gubernur menjelaskan, dirinya menunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt), karena belum menemukan figur yang tepat untuk menempati posisi tersebut. Penunjukan Plt sebagian besar merupakan pejabat eselon II. Sebelumnya, posisi Plt dipercayakan pada eselon III di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan atau eselon II yang memimpin OPD lain.
Menurutnya, penempatan Plt bukan karena jabatan tersebut tidak penting, melainkan karena posisi tersebut krusial dan dibutuhkan figur yang benar-benar kompeten dan fresh. Saat ini, pencarian sedang difokuskan tidak hanya di internal provinsi, tetapi juga dibuka peluang bagi pegawai negeri sipil (PNS) dari kabupaten/kota atau level struktural lainnya.
Posisi yang lowong tersebut adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) lowong setelah Hj. Eva Dewiyani digeser menjadi Asisten III Setda NTB. Kepala Dinas Perhubungan juga dibiarkan kosong setelah H. Lalu Moh. Faozal dimutasi sebagai Asisten II Setda NTB.
Selanjutnya, Kepala Disnakeswan setelah Muhamad Riady digeser sebagai Kepala Biro Umum Setda NTB. Kemudian Disnakertrans juga lowong setelah I Gede Putu Ariyadi menjadi Kepala Brida. Kepala Biro PBJ kosong setelah Roni Yuhaeri memilih menjadi pejabat fungsional. Karo Organisasi kosong setelah Nursalim dipromosi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ada juga posisi Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Pemerintahan serta tiga posisi Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB yang masih lowong. (ham)
