Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Abdul Aziz menekankan akan fokus memperbaiki tata kelola keuangan. Hal ini menyusul arahan dari Gubernur NTB sebab pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di dinas ini bermasalah.
“Memang itu menjadi atensi kita,” ujarnya, Selasa, 6 Mei 2025.
Saat ini, pihaknya sudah mulai mendalami permasalahan tata kelola keuangan di Dikbud NTB. Disampaikan, Azis fokus menangani tata kelola keuangan di dinas ini secara keseluruhan, bukan hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sorotan. “Sedang kita dalami, isu-isu yang selama ini ya sedang kami dalami,” sambungnya.
Untuk memastikan permasalahan DAK tidak terulang di tahun ini, Aziz mengaku mulai menekankan dasar-dasar integritas baik dalam dirinya, termasuk pejabat di Dinas Dikbud NTB.
“Integritas, kemudian dedikasi, loyalitas, dan akuntabilitas. Jadi kita bekerja didasari oleh kejujuran, integritas,” terangnya.
Akuntabilitas juga menjadi dasar yang ditekankan dalam kepemimpinannya sebagai Kepala Dikbud. Sebab, dinas ini termasuk dalam dinas strategis yang mendapat banyak kucuran anggaran.
“Dikbud itu mendapat mandatory 20 persen APBD, dan tentu kami mengelola anggaran yang cukup besar,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatensi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemprov NTB. Ia menyampaikan akan melakukan perbaikan tata kelola DAK tersebut.
“Sudah kita mulai perbaikan, kita akan memperbaiki tata kelolanya. Dan itulah yang sebulan ini kita lakukan,” ujarnya akhir pekan kemarin.
Pengelolaan DAK NTB tahun 2024 masih menyisakan kisruh hingga sekarang. Beberapa OPD yang mendapat alokasi DAK diduga kurang memaksimalkan pengelolaan dana tersebut, khususnya DAK di sektor pendidikan.
Oleh karena itu, Iqbal mengatakan akan melakukan perbaikan total di bidang keuangan NTB untuk memastikan tidak ada lagi kejadian kasus-kasus DAK di masa kepemimpinannya. ‘’Makanya sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan utang-utang bawaan dari tahun 2024,” sambungnya.
Kisruh DAK NTB ini tidak hanya menjadi atensi eksekutif. Tetapi kasus ini juga masih menjadi isu panas di lingkup DPRD. Bahkan, sejumlah fraksi mengusulkan hak interpelasi pada Februari 2025 lalu.
Sebagai Kepala Daerah, Iqbal sangat mengatensi DAK ini. Beredar informasi Gubernur NTB melakukan pertemuan dengan Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon sebelum Hari Raya Idulfitri 2025 lalu. Informasinya, salah satu pembahasannya terkait kisruh pengelolaan DAK.
Menanggapi hal ini, Iqbal tak menampik adanya pertemuan itu. Namun, ia mengaku bukan dalam konteks membahas masalah DAK. Ia bahkan membeberkan bahwa pertemuan dengan Kajati NTB tidak hanya dilakukan antara Gubernur dan APH, tetapi juga hadir Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda.
“Itu pertemuan tidak ada hubungannya dengan itu (DAK, red), tidak ada. Tidak ada. Kita membahas masalah yang lain mengenai Kantor Kajati dan sebagainya” pungkasnya. (era)
