Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB, cemas adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 dapat meningkatkan jumlah pengangguran di daerah.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti Ap., M.Si., menyatakan sektor industri perhotelan di NTB sudah mulai kesulitan membayar pekerja. Sehingga, tidak menutup kemungkinan akan banyak pegawai yang dirumahkan.
Ini harus kita waspadai, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini yang harus kita pantau saat ini, ujarnya, Kamis, 8 Mei 2025.
Menurutnya, jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan untuk menguatkan belanja pemerintah, badai PHK di NTB bisa dicegah.
Kalau belanja pemerintah semakin aktif, lebih optimal lagi. Kan kita masih tergantung belanja pemerintah pergerakan ekonomi kita, sambungnya.
Jumlah pengangguran di NTB dari tahun ke tahun memang cenderung menurun. Di tahun 2021 angka pengangguran terbuka di NTB di angka 3,01 persen, di tahun 2022 di angka 2,89 persen, tahun 2023 2,8 persen, dan Agustus 2024 angka pengangguran di angka 2,73 persen. Walaupun kecil ada penurunan kita, jadi tidak berpengaruh dengan yang terjadi di nasional, ucapnya.
Berdasarkan data aplikasi Siap Kerja jumlah pencari kerja di NTB periode Januari sampai April 2025 mencapai 45.747. Jumlah ini dinilai cukup tinggi jika dibandingkan jumlah penduduk NTB yang hanya 5 juta jiwa.
Adapun Kepala BPSDM NTB ini mengatakan Pemprov NTB terus berupaya menekan angka pengangguran dengan strategi baru dalam penyiapan tenaga kerja. Gubernur NTB, katanya telah menginstruksikan agar pendekatan pelatihan kerja tidak lagi dilakukan secara umum, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil pasar tenaga kerja.
“Biasanya pelatihan dilakukan tanpa melihat kebutuhan pasar, sekarang Pak Gubernur ingin agar kita melihat pasar dulu. Apa yang dibutuhkan oleh industri, itu yang kita siapkan dari sisi SDM,” katanya.
Dalam rangka mewujudkan langkah ini, pemerintah daerah menggandeng berbagai lembaga pendidikan. Salah satunya adalah kerja sama dengan lembaga pendidikan di Kabupaten Dompu, guna mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pertambangan sebab di daerah tersebut, terdapat PT Sumbawa Timur Mining (STM).
“Dengan begitu, tidak ada alasan lagi bagi industri untuk mengambil tenaga kerja dari luar daerah,” tutupnya. (era)
