Taliwang (Suara NTB) – Polres Kabupaten Sumbawa Barat bakal mengerahkan sebanyak 800 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh massa yang mengatasnamakan diri Komisi Percepatan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) pada Kamis, 15 Mei 2025 atau hari ini di Kecamatan Poto Tano.
“Untuk giat besok (pengamanan unjuk rasa) kita sudah koordinasi dengan Polda. Dan kami pun sudah siapkan 800 orang personel untuk mengawal pengamanannya,” kata Kapolres KSB, AKB Zulkarnain kepada Suara NTB, Rabu (14/5).
Berdasarkan laporan penyelenggara aksi, rencana kegiatan unjuk rasa itu akan dilancarkan pada 3 titik berbeda. Selain di depan gerbang pelabuhan penyeberangan Poto Tano sebagaimana yang santer beredar di publik dalam beberapa hari terakhir, Kapolres mengungkap, titik kumpul massa KP4S akan terkonsentrasi juga di Tugu Simpang Tiga Kemutar Telu dan Simpang Ai Jati perbatasan antara KSB dan Kabupaten Sumbawa. “Ada 3 titik kumpul dan semuanya masih di wilayah Kecamatan Poto Tano,” jelasnya.
Kapolres memastikan pengamanan aksi perjuangan massa menamakan diri KP4S itu akan dikawal secara ketat. Termasuk pihaknya akan menjaga keberadaan pelabuhan penyeberangan Poto Tano sebagai obyek vital publik. “Kami punya tugas agar operasional pelabuhan tetap berjalan sebagaimana biasanya,” tegas Kapolres berjanji.
Sementara itu otoritas pelabuhan Poto Tano memastikan layanan penyeberangan tidak akan terganggu dengan adanya aksi demonstrasi menuntut pemekaran Pulau Sumbawa itu. General Manager ASDP Cabang Kayangan, Heru Wahyono yang dikonfirmasi menyebut tidak akan ada penutupan pelabuhan meskipun ada aksi demo di depan pelabuhan Poto Tano. “Untuk besok layanan kita tetap upayakan berjapan normal,” katanya saat dihubungi kepada wartawan.
Aksi unjuk rasa hingga berujung penutupan layanan pelabuhan menurut Heru, cukup beresiko. Mengingat penyeberangan Tano-Kayangan merupakan akses vital yang tidak saja menghubungkan pulau Sumbawa – Lombok maupun sebaliknya sebagai satu wilayah administrasi provinsi. Tetapi jalur itu merupakan akses nasional yang mengubungkan wilayah Indonesia dari timur ke barat maupun sebaliknya.
“Intinya pelabuhan Poto Tano masuk sebagai obyek vital nasional. Dan gangguan terhadapnya menjadi gangguan nasional statusnya,” imbuhnya. (bug)
