Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), mendampingi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (LMI), dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penyelarasan arah pembangunan berkelanjutan nasional dengan kebutuhan daerah, khususnya di NTB.
IJU menyatakan bahwa gagasan pembangunan berkelanjutan yang diusung AHY sangat relevan dengan kondisi NTB. Pendekatan yang menekankan prinsip ketahanan, inovasi, dan keadilan sosial dinilai mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah.
“NTB memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Pendekatan pembangunan yang inklusif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar IJU di Mataram, Jumat, 16 Mei 2025.
Menurut IJU, konsep pembangunan yang ditawarkan AHY bukan hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Ia menilai NTB siap menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap konteks lokal.
“Kami siap mengawal implementasi strategi ini dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Tujuannya, agar masyarakat NTB benar-benar merasakan manfaat pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.
IJU juga menyambut positif dukungan komunitas internasional terhadap arah kebijakan AHY, yang merupakan penjabaran dari visi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pengakuan global ini menjadi momentum strategis bagi kader Partai Demokrat di daerah.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam pertemuan dengan AHY, membahas sejumlah proyek strategis. Salah satunya adalah pembangunan jalan port to port yang efisien untuk memperlancar arus logistik dan penumpang antarpelabuhan.
“Jalur ini penting untuk mendukung pengembangan kawasan dan menjawab keluhan soal akses transportasi. Kami juga membahas jalur logistik laut berbasis barge-container dan bulk, yang sedang dikaji bersama ITS Surabaya,” ungkap Iqbal dalam keterangan pers.
Ia juga mengupayakan agar NTB masuk dalam daftar prioritas penerima program pengolahan sampah menjadi energi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Dalam beleid itu diatur harga beli listrik oleh PLN serta subsidi pemerintah melalui tipping fee.
“Sesuai kewenangan beliau, kami minta dukungan. Saya tahu Pak AHY memberi perhatian khusus kepada NTB,” pungkasnya. (ndi)