Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan mekanisme klarifikasi terhadap setiap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Metode ini dijalankan sebagai cara untuk memastikan PMI diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur resmi.
“Hampir tiap minggu ada jadwal klarifikasi PMI kita laksanakan. Dan itu wajib dilalui oleh calon PMI bersama perusahaan yang akan memberangkatkannya,” kata kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi.
Dalam proses klarifikasi itu, Slamet menuturkan, pihaknya tidak sekedar mengecek kelengkapan administrasi calon PMI. Pihaknya turut mewawancara calon PMI bersangkutan mengenai setiap data yang telag dituangkan dalam dokumen berkasnya.
“Misalnya kita tanya siapa yang memberi mereka izin berangkat, apakah orang tua, suami atau lainnya. Itu kita cek kebenarannya,” urai Slamet.
Tidak saja kepada calon PMI. Klarifikaai juga dilakukan terhadap P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang akan memberangkatkan. Terhadap perusahaan, Slamet menyebut, pertanyaannya seputar kebenaran negara tujuan termasuk detail perjanjian kerja yang dibangun dengan sang calon PMI.
“Kami meminta dokumen akad-nya (perjanjian kerja). Dan kalau sudah sesuai, saat klarifikasi kami sekaligus menyaksikan penandatangannya,” sebutnya.
Slamet menuturkan selama ini pihaknya selalu berupaya memberi edukasi kepada masyarakat dan calon PMI agar memahami pentingnya berangkat melalui jalur resmi. Namun demikian, berbagai modus yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri dengan menyalahi aturan semakin beragam.
“Iming-iming cepat berangkat dan gaji besar selalu berhasil membuat masyarakat tergiur berangkat lewat jalur ilegal,” pungkas Slamet. (bug)
