Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana masih mencari solusi untuk pembangunan sekolah rakyat. Kebutuhan lahan yang luas menjadi kendala untuk mengimplementasikan program tersebut.
“Kita carikan solusinya dulu ya, karena ini soal penyediaan lahan,” jawabnya dikonfirmasi usai membuka kegiatan sosialisasi koperasi merah putih di Aula Lantai III Kantor Wali Kota Mataram pada, Kamis, 22 Mei 2025.
Saat ini sambungnya, pihaknya sedang fokus mempercepat pembentukan koperasi merah putih sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Musyawarah kelurahah paling telat sampai 31 Mei, sehingga di akhir bulan Juni sudah bisa berjalan sesuai harapan.
Orang nomor satu di Kota Mataram mengakui, sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school atau asrama. Secara detail konsepnya juga belum diketahui. Ia juga belum membicarakan dengan dewan pendidikan, pelaku pendidikan dan lain sebagainya, karena berbagai persyaratan yang belum bisa dipenuhi terutama berkaitan dengan ketersediaan lahan. “Kalau boarding school pasti konsep asrama,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya akan mempelajari bentuk penyesuaian sekolah rakyat,termasuk mengkonsultasikan dengan Pemprov NTB maupun pemerintah pusat terkait kondisi lahan di Kota Mataram, sehingga ada solusi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. “Nanti kita carikan solusi dulu,” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Syamsul Adnan sebelumnya menjelaskan, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah bersurat ke seluruh kabupaten/kota untuk membangun sekolah rakyat dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Pemerintah pusat menargetkan pembentukan 100 sekolah rakyat. Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan ada beberapa kabupaten/kota yang mengajukan, termasuk Panti Sosial Paramitha di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Sedangkan, Kota Mataram masih mencari lahan. Untuk pembangunan sekolah rakyat ini, pemerintah pusat memberikan syarat lahan yang dibutuhkan mencapai 5-10 hektar. “Sampai saat ini, belum ada keputusan dimana mengusulkan membangun sekolah rakyat. Kalau lahan 5-10 hektar tidak ada di Kota Mataram,” terangnya.
Persyaratan lahan dinilai sangat berat. Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebut Syamsul, belum berani menentukan atau mengusulkan lokasi sekolah rakyat. “Pak Wali sendiri belum berani menentukan akan diusulkan tahun ini,” tambahnya.
Bukan hanya permasalahan lahan melainkan sekolah di Kota Mataram juga kekurangan murid. Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram menerangkan, sekolah rakyat diprioritaskan bagi warga miskin dan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem yang telah dipilah berdasarkan sosial ekonominya. Selain itu, pemerintah juga berharap pembentukan sekolah rakyat bertujuan agar anak tidak putus sekolah karena alasan ekonomi. Berdasarkan data secara nasional angka putus sekolah mencapai 33 persen.
Syamsul mengatakan, pemerintah akan menyiapkan segala kebutuhan anak mulai dari pakaian/seragam, sepatu, makan-minum, dan lain sebagainya. Anggaran pembentukan sekolah rakyat telah disiapkan oleh pemerintah pusat. “Nanti anak-anak akan diasramakan. Orang tua tidak perlu memikirkan biaya pakaian, makan, dan lain sebagainya,” jelasnya. (cem)
