Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo di Kota Mataram dipastikan gagal terlaksana tahun ini. Proyek yang digadang-gadang mampu menangani hingga 120 ton sampah per hari itu harus tertunda akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, Yanuar Seto Nugroho, menyampaikan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan TPST Kebon Talo terpaksa ditunda penggunaannya.
“Karena efisiensi anggaran, kegiatan yang sedianya dimulai tahun ini jadi tertunda. Kita sudah bicarakan dengan Pak Wali, dan semoga bisa tetap direalisasikan, entah di tahun ini atau paling lambat tahun depan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Mataram, Jumat, 23 Mei 2025.
Ia menambahkan, kondisi pengelolaan sampah di Kota Mataram saat ini sudah tergolong darurat. Karena itu, kehadiran TPST Kebon Talo menjadi sangat penting sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau TPST ini jadi, bisa tangani sampai 120 ton per hari. Itu cukup signifikan bantu atasi persoalan sampah di Kota Mataram. Ini yang jadi concern kita semua,” tambahnya.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala hal untuk mendukung pembangunan TPST ini, mulai dari penyediaan lahan hingga proses pengajuan ke kementerian. Namun, ia mengaku cukup kecewa karena proyek tersebut tidak masuk dalam alokasi anggaran tahun ini.
“Berarti kan memang tidak ada tahun ini. Kita sangat berharap. Kita juga sudah berhitung berapa volume sampah yang tersisa dari pengangkutan ke TPA Regional Kebon Kongok, kemudian juga kalau TPST itu bisa berdiri, residu sampahnya yang akan terbuang di TPA Regional Kebon Kongok itu bisa jadi lebih kecil. Banyaklah hal yang memang berdampak lebih signifikan,” kata Mohan kepada wartawan, Jumat, 23 Mei 2025.
Kendati gagal dibangun tahun ini, Pemkot Mataram tidak tinggal diam. Wali Kota menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario alternatif untuk mengatasi persoalan sampah, salah satunya membangun TPST Kebon Talo dengan dana APBD.
“Tadi saya sudah diskusi dengan Kepala BKD untuk coba kita memungkinkan untuk membangun sendiri. Kalau berkaca dengan TPS Sandubaya yang kita bangun kemarin itu kan sekitar Rp25–30 miliar lah. Artinya masih memungkinkan kita untuk mencoba untuk menggunakan anggaran sendiri untuk bangun itu,” tuturnya.
Selain itu, Pemkot juga akan memaksimalkan pemanfaatan insinerator. Saat ini, satu unit insinerator dari RSUD Kota Mataram yang memiliki kapasitas 10 ton per hari akan segera digunakan.
“Tetapi mungkin sedang dipelajari ini ada skenario lain yang akan kita coba. Tetapi mungkin kita uji coba dulu dari insinerator yang ada sekarang, yang dari rumah sakit kemarin,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Mohan menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mengusulkan pengadaan satu unit insinerator tambahan. Ia pun meminta kepada Kepala BKD Kota Mataram agar menambah satu unit lagi dalam perubahan APBD.
“Saya minta ke BKD supaya ditambah satu lagi. Jadi ada tiga insinerator, termasuk yang dari rumah sakit. Kalau ini efektif, nantinya kita akan tempatkan satu insinerator di tiap kecamatan,” jelasnya.
Dikatakan bahwa satu unit insinerator memakan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Sehingga dengan pengadaan dua unit tambahan, akan memerlukan anggaran sebesar Rp5 miliar.
Dengan langkah ini, Pemkot berharap dapat menekan volume sampah yang masuk ke TPA Regional Kebon Kongok, yang selama ini sering mengalami gangguan akibat penataan ulang dan berdampak pada distribusi sampah dari Kota Mataram.
“Kita akan tetap perjuangkan TPST Kebon Talo. Tapi sambil itu, kita coba jalankan skenario-skenario lain dulu. Yang penting sampah tetap tertangani, dan tidak makin menumpuk,” pungkasnya.(hir)
