Mataram (Suara NTB) – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedianya digelar pada 24 Mei 2025, resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan ini disebabkan oleh berhalangnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk hadir dalam agenda tersebut.
Namun di balik penundaan itu, muncul spekulasi adanya dinamika internal terkait persaingan perebutan kursi Ketua DPD Golkar NTB yang turut menjadi faktor penundaan. Menanggapi isu tersebut, Ketua Panitia Musda, Firadz Pariska, menegaskan bahwa alasan penundaan murni bersifat teknis.
“Penundaan ini bukan karena faktor politik lokal. Tidak ada kaitannya dengan rumor pertarungan antarfigur di internal partai. Ini murni karena Ketum belum bisa hadir,” jelas Firadz, Sabtu, 24 Mei 2025
Firadz juga mengungkapkan bahwa penundaan Musda tidak hanya terjadi di NTB. DPD Partai Golkar Bali pun mengalami hal serupa, di mana Musda yang dijadwalkan pada 23 Mei 2025 juga ditunda karena alasan teknis yang sama.
Terkait pencalonan ketua DPD, Firadz menyebut pendaftaran akan dibuka secara terbuka kepada seluruh kader. Salah satu syarat utama adalah mendapat dukungan minimal 30 persen dari total pemilik suara.
“Setiap kader yang ingin mencalonkan diri harus memenuhi syarat administratif, termasuk memperoleh dukungan minimal 30 persen dari total pemilik suara sah, sesuai petunjuk pelaksana DPP. Kami terbuka, namun tetap tegas menjalankan aturan,” tegasnya.
Sejauh ini, belum ada kader yang secara resmi menyatakan maju dalam bursa ketua DPD Golkar NTB, kecuali Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana. Mohan mengklaim telah mengantongi dukungan tertulis dari 10 DPD kabupaten/kota se-NTB, sehingga dinilai berpeluang besar terpilih secara aklamasi.
Satu-satunya tokoh yang dianggap potensial menantang Mohan adalah Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Indah akan maju mencalonkan diri. (ndi)
