Mataram (Suara NTB) – Isu atau berita tentang pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) cukup marak belakangan ini. Padahal, pemerintah belum mengeluarkan pengumuman secara resmi mengenai pembukaan CPNS tahun 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., mengatakan, mencermati terkait perkembangan pemberitaan CPNS, baik lewat media sosial atau sejumlah berita online. Kepala BKD merasa heran dengan pemberitaan adanya pembukaan CPNS, padahal dari pemerintah pusat belum ada pengumuman sama sekali.
Sekarang ini, pemerintah masih fokus menyelesaikan penerimaan CPNS tahun 2024 dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jadi belum ada pengumuman terkait pembukaan CPNS, ujarnya menjawab Suara NTB, Minggu, 25 Mei 2025.
Untuk itu, tegas mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB ini, masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu yang mengatasnamakan panitia penerimaan CPNS dan meminta sejumlah uang. Masyarakat harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Jika sudah ada pembukaan CPNS tahun 2025 akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Pada tahun 2024, NTB mengusulkan formasi penerimaan CPNS sebanyak 140 formasi. 70 formasi untuk tenaga kesehatan dan 70 formasi untuk tenaga teknis. Meski demikian, tidak semua formasi yang diusulkan ada pelamarnya. Masih banyak formasi yang tidak terisi, karena tidak ada pelamarnya.
Serahkan SK.
Sementara pada Senin, 26 Mei 2025 ini, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dijadwalkan akan menyerahkan Surat Keputusan pada 111 CPNS dan 297 calon PPPK tahap I di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.
Penyerahan ini dilakukan setelah usulan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk CPNS dan Calon PPPK dari Pemprov NTB melalui Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah disetujui.
Disinggung terkait pengumuman seleksi PPPK tahap II yang baru selesai digelar, Mas Yiyit sapaan akrabnya masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat. Begitu juga nasib tenaga honorer yang ikut seleksi PPPK tahap I dan II, apakah akan ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu, pihaknya masih menunggu.
Disinggung adanya kegalauan dari tenaga honorer yang ikut seleksi PPPK tahap II, tapi formasi yang dilamar sudah diisi pada seleksi PPPK tahap I, pihaknya meminta tenaga honorer untuk tenang dan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, sejumlah tenaga honorer yang ikut seleksi PPPK tahap II, mengaku pasrah dan bingung, karena formasi yang dilamar pada tes PPPK tahap II sudah terisi oleh peserta pada tes PPPK tahap I. Namun, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah dalam menentukan yang terbaik bagi tenaga honorer.
Apakah saya akan lulus pada PPPK tahap II? Saya tidak tahu. Karena formasi yang saya lamar sudah diisi oleh pelamar yang ikut tes pada tahap I, ungkap salah satu tenaga honorer yang tidak mau disebutkan namanya.
Baginya ketika diminta untuk ikut seleksi PPPK tahap II, dirinya bersama teman-temannya yang lain tetap ikut. Apakah nanti akan masuk PPPK Paruh Waktu atau seperti apa? Kita tunggu saja, ujarnya pasrah. (ham)
