Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, memastikan akan melibatkan peran serta kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan untuk meminimalisir ilegal fishing (penangkapan ikan dengan metode merusak).
“Meski kewenangan pengawasan laut sudah berada di provinsi, tetapi kami tetap akan melakukan pengawasan salah satunya dengan menggandeng Pokmaswas yang sudah terbentuk sebelumnya,” kata Kadislutkan Rahmat Hidayat kepada Suara NTB, Kemarin.
Dia melanjutkan, upaya itu dilakukan, karena bagaimanapun juga ada tanggung jawab moral ke daerah. Dalam pengawasan ini juga, pihaknya tidak bisa sendiri melainkan akan tetap berkordinasi dengan UPTD kelautan perikanan pulau Sumbawa.
“Kami juga akan tetap mengimbau dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir untuk tidak melakukan praktek Destructive fishing,” ujarnya.
Dikatakannya, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya ada beberapa lokasi yang dianggap sering terjadi praktek Destructive dan ilegal fishing di pulau Bungin dan Prajak. Di lokasi itu, biasanya oknum masyarakat kerap melakukan destructive fishing dengan menggunakan bom dan potasium.
“Kami akan tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat pesisir untuk sama-sama mengawasi wilayah pesisir dari adanya tindakan Destructive fishing ini. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan nanti bisa semakin diminimalisir,” tandasnya. (ils)
