Giri Menang (Suara NTB) – 5.000 lebih balita di Lombok Barat (Lobar) terkena kasus stunting. Untuk menekan kasus ini, Pemkab Lobar mengalokasikan Rp2 miliar tahun 2025 ini. Anggaran tersebut dipakai untuk pembelian susu dan telur serta diatensi khusus Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha.
Wabup Lobar Hj. Nurul Adha menegaskan, agar anggaran pengamanan stunting ini menukik ke sasaran dan tidak banyak dipergunakan untuk kegiatan seremonial rapat.
Wabup mengatakan bahwa stunting merupakan mandatori pusat yang harus dilaksanakan di daerah, sehingga daerah berupaya menekan kasus ini. Kendati jumlah stunting bisa ditekan, namun masih terbilang tinggi, sehingga program penanganan pun ditekankan lebih menukik lagi ke sasaran.
Selain itu, harapnya, untuk menyelesaikan masalah stunting dilakukan melalui pendekatan pencegahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan kepedulian sosial kepada sesama.
“Tentu dengan adanya kepedulian sosial dan kepekaan pada sesama kita dapat melakukan pencegahan terjadinya stunting melalui membantu makanan tambahan yang bergizi pada sesama,” ujarnya
Ia meminta semua pihak berkolaborasi dan bekerjasama dalam mengatasi stunting. Hal ini karena intervensi pada stunting tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu dinas tapi harus dilakukan bersama sama agar lebih masif dan efektif.
Wabup juga meminta agar semua pihak dapat bergerak cepat dan melalui kegiatan nyata dalam mencegah dan mengatasi stunting. “Tentu saatnya kita bersama sama berkolaborasi untuk mengatasi stunting di Lobar. Melalui hasil pendataan dan pemetaan kita dapat mengambil langkah nyata dan efektif untuk mengatasi stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Lobar Zulkifli mengatakan jumlah stunting di Lobar mencapai 9,8 persen atau sekitar 5 ribu balita.
Pendataan mengacu hasil pendataan Aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) terakhir. “Hasil E PPGBM yang kita miliki itu ada penurunan dari 11 persen awal tahun 2024 jadi 9,8 persen tahun ini,” terangnya belum lama ini.
Ia berharap tahun depan bisa ditekan lagi pada angka 8 persen. Tahun ini ditargetkan bisa mencapai 9 persen pada pertengahan tahun, hingga akhir bisa 8 persen lebih. Sesuai kebijakan Pemkab Lobar, ditekankan agar ada upaya pencegahan kasus ini. Dan ini pun sedang dibahas oleh timnya.
“Yang sudah ada Rp1 miliar Untuk beli susu dan telur, ada tambahan lagi yang diberikan Rp1 miliar hanya untuk beli telur. Sehingga total anggaran untuk beli susu dan telur mencapai Rp2 miliar. Anggaran ini tidak ada untuk rapat dan kegiatan,’’ terangnya. (her)
