Mataram (Suara NTB) – Sejumlah elemen masyarakat akan melakukan evaluasi terhadap 100 hari masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal – Hj.Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.
Namun demikian para anggota wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Pemprov NTB. Menilai bahwa kurang tepat untuk memberikan evaluasi ataupun penilaian terhadap kinerja pemerintahan hanya dalam waktu 100 hari.
“Ini baru awal dari perjalanan pemerintahan Iqbal-Dinda. Kita belum bisa melihat dan memberikan kesimpulan bahwa pemerintah ini berjalan seperti ini. Kurang tepat kalau kita memberikan penilaian hanya dalam waktu 100 hari,” ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan pemerintahan, Marga Harun pada Minggu, 1 Juni 2025.
“Kalau kita langsung membuat kesimpulan hanya dalam 100 hari itu sangat keliru. Hari ini, Gubernur kita masih sedang bekerja. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, sampai pengangguran, ini semua sedang dikerjakan,” sambungnya.
Ia juga mengatakan tidak bisa membandingkan kinerja Gubernur NTB dengan kepemimpinan di daerah lain. Pasalnya kondisi masing-masing daerah sangat berbeda, mulai dari tantangan, hambatan dan dukungan anggaran. Sehingga membandingkan kinerja kepala daerah di tempat lain sebagai tolok ukur pembangunan di NTB dinilai sangat keliru.
“Ndak bisa kita bandingkan dengan daerah lain. Itu pasti beda. Referensi pembangunan daerah berbeda. Nggak bisa kita jadikan tolok ukur apa yang terjadi di daerah lain disamakan dengan NTB,” tegasnya.
Menurut politisi PPP itu bahwa pemerintahan Iqbal-Dinda harus diberikan kesempatan untuk mewujudkan harapan masyarakat di seluruh NTB. Menurutnya, tidak bisa menilai kinerja pemerintah provinsi secara cepat. Sebab secara regulasi pun tidak ada istilah evaluasi kinerja 100 hari.
“Artinya, kita tidak bisa langsung menilai dengan cara yang cepat. Kita berikan dulu kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat sesuai dengan lokalitas, mulai dari Mataram sampai Bima,” tegasnya.
Lebih lanjut, Marga mengatakan bahwa pemerintahan Iqbal-Dinda dengan visi misi besar itu perlu waktu, untuk mewujudkan harapan masyarakat. Pihaknya menyadari bahwa membangun itu tidak bisa bim salabim NTB akan langsung maju hanya dengan waktu 100 hari.
“Nanti akan ada evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam satu tahun anggaran. DPRD sendiri akan melakukan pengawasan itu. Di sana baru kita bisa membaca sudah sejauh mana peningkatan kinerja Iqbal-Dinda untuk kepentingan masyarakat NTB. Kalau 100 hari apa yang mau dinilai,” katanya.
Namun demikian sejauh ini Marga Harun melihat bahwa Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda sudah berjalan secara efektif dan efisien. Dia mengapresiasi langkah Gubernur NTB melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan daerah. “Saya cukup mengapresiasi langkah Gubernur NTB melakukan lobi-lobi serta bagaimana menarik pemerintah pusat datang ke NTB,” pungkasnya. (ndi)
