Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah merancang pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang belajar yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena keterbatasan lahan di perkotaan, Pemkot akan memanfaatkan sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa secara signifikan, salah satunya adalah SMP Negeri 18 Mataram.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima arahan dari Wali Kota Mataram terkait rencana pembentukan Sekolah Rakyat tersebut, dengan konsep yang diusung yakni mengoptimalkan lahan dan infrastruktur pendidikan yang ada agar tetap produktif.
“Iya, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wali mengenai rencana beliau untuk membentuk Sekolah Rakyat. Kita di dinas sudah mulai melakukan analisis dan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu, 2 Juni 2025.
Salah satu sekolah yang kini masuk dalam kajian adalah SMP Negeri 18 Mataram. Ia menjelaskan, sekolah ini menjadi kandidat karena selama beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan jumlah peserta didik.
“SMP 18 Mataram sedang kita tinjau. Saat ini total siswa di sana tidak sampai 100 orang. Rinciannya, masing-masing jenjang kelas 7, 8, dan 9 hanya memiliki sekitar kurang lebih 30 siswa,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain mengefisienkan pemanfaatan aset pendidikan, Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi ruang alternatif pembelajaran yang terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat, dan tidak terbatas pada kurikulum formal.
“Masih dalam proses kajian. Kita ingin memastikan bahwa konsep ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tetap mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Mataram,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus tetap dilaksanakan di Kota Mataram. Ia menilai persoalan lahan tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden. Menurutnya, meskipun Kota Mataram menghadapi kendala infrastruktur, terutama soal lahan, hal serupa juga dialami oleh banyak kota lain di Indonesia.
Untuk memastikan program ini tetap berjalan, Pemkot akan memodifikasi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa agar dapat difungsikan sebagai Sekolah Rakyat. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penerapan sistem asrama atau boarding school. Mohan juga menyampaikan bahwa, pembahasan teknis terkait hal ini akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia juga membuka kemungkinan untuk mendesain ulang bangunan sekolah agar sesuai dengan persyaratan dari pemerintah pusat.
Terkait aspek pembiayaan dan teknis lainnya, ia menyampaikan bahwa hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Sementara itu, Pemkot Mataram tetap berkomitmen menjalankan program ini, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.(hir)
