Mataram (Suara NTB) – Rencana pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 disambut baik oleh pekerja di Kota Mataram yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, sebagian berharap nominal bantuan bisa ditingkatkan, mengingat biaya hidup saat ini yang terus meningkat.
Salah seorang karyawati ritel yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan, Lilis Hartini, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu untuk bulan Juni dan Juli 2025. “Alhamdulillah, lumayanlah membantu. Itupun kalau saya dapet juga,” ujarnya singkat, Selasa, 3 Juni 2025.
Sementara itu, Apriana, seorang karyawati swasta yang juga terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, menyambut baik kabar tersebut, namun membandingkan besaran bantuan kali ini dengan bantuan serupa saat masa pandemi COVID-19. “Kalau dulu waktu COVID-19 saya dapat sampai satu juta rupiah. Jadi kalau dibandingkan, memang sekarang lebih kecil,” katanya, Selasa, 3 Juni 2025.
Meski begitu, Apriana mengaku memahami bahwa situasi saat ini berbeda dengan masa pandemi. “Ya mungkin beda situasinya ya, dulu lagi darurat dan semua serba sulit. Tapi saya tetap apresiasi langkah pemerintah ini,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini bisa terus diberikan secara tepat sasaran dan nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Baik Lilis maupun Apriana, diketahui setiap bulannya menerima upah sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, menyatakan bahwa hingga awal Juni 2025, pihaknya belum menerima surat maupun petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Ia menjelaskan bahwa Disnaker Kota Mataram masih menunggu arahan lebih lanjut dan siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut jika sudah ada koordinasi resmi dari pusat maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Rudi memperkirakan bahwa mekanisme pencairan akan dilakukan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yakni langsung dari pemerintah pusat melalui Bank Himpunan Negara (Himbara) dengan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, saat program BSU COVID-19 berjalan, lebih dari 7.000 pekerja di Kota Mataram menerima bantuan serupa. Ia berharap jumlah penerima tahun ini bisa meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagaimana diketahui, BSU merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah senilai Rp24,44 triliun yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global.
Pemerintah pusat berencana menyalurkan BSU sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025 kepada sekitar 17,3 juta pekerja di Indonesia. Sasaran utama bantuan ini adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Kartu Prakerja. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp10,5 triliun. (hir)
