Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram memberikan perhatian kepada masyarakat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Selain mendirikan tenda darurat dan hunian sementara. Dapur umum juga dibangun untuk memastikan pemenuhan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan dikonfirmasi pada, Rabu, 4 Juni 2025 menjelaskan, pembangunan tenda darurat sebelumnya dibangun di lahan menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara. Pemerintah Kota Mataram mengambil kebijakan memindahkan ke lahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Bintaro.
Pasca tenda darurat dibangun oleh BPBD kemudian ditindaklanjuti dengan membangun dapur umum di lokasi tersebut. “Iya, kita sudah bangun dapur umum berdekatan dengan tenda darurat tersebut,” terangnya.
Syamsul mengatakan, dapur umum belum dioperasikan disebabkan masyarakat enggan menempati tenda darurat yang disiapkan pemerintah. Warga Pondok Perasi memilih bertahan di atas lahan yang digusur dan sebagian tinggal di rumah keluarga mereka.
Mantan Camat Sandubaya ini, belum bisa memprediksikan jumlah makanannya yang siapkan bagi warga. “Karena warga masih tidak mau tinggal di tenda sementara. Tetapi kita tetap bersama BPBD melakukan pendampingan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Pemeriksaan Kesehatan
Selain membangunkan huntara dan dapur umum, Pemkot Mataram juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi warga Pondok Perasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menambahkan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga. Secara detail belum diketahui hasil pemeriksaan sementara, karena Puskesmas Ampenan belum memberikan perkembangan kondisi masyarakat. “Kita sudah periksa kesehatan warga, tetapi hasilnya saya belum dilaporkan,” katanya.
Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan dasar terutama dari aspek kesehatan terpenuhi. Emirald berharap kondisi warga sehat tanpa ada gangguan kesehatan yang beresiko.
Sementara itu, Camat Ampenan, Muzakkir Walad, sebelumnya menjelaskan bahwa, sebagian warga enggan tinggal di tenda sementara yang telah disiapkan oleh pemerintah. Penolakan ini, menurutnya, dipengaruhi oleh sikap sejumlah warga lainnya yang menolak bantuan dan bahkan memusuhi warga yang berniat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Berdasarkan pendataan sementara, dari total 46 kepala keluarga (KK) yang terdampak, sebanyak 15 KK diketahui tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Pendataan dan pendekatan persuasif masih terus dilakukan oleh pihak kecamatan dan pemerintah kota untuk meredam potensi ketegangan dan mencari solusi terbaik bagi seluruh warga. (cem/hir)
