Mataram (Suara NTB) – Kepala Disperkim NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM bersama Seluruh Pejabat Struktural Disperkim NTB mengikuti Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, S.E yang dihadiri juga oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal di Ruang Rapat Hajar Aswad Bank NTB Syariah.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Provinsi NTB, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, PUPR NTB, BP2PNT1 serta Kepala Disperkim Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.
Rapat Koordinasi ini membahas tentang langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem melalui program renovasi dan transformasi perumahan berbasis pendekatan sosial lintas sektor. Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan Provinsi saat ini sedang membuat rencana penataan kawasan kumuh di Desa Ungga, Kabupaten Lombok Tengah. Yang akan ditata bukan hanya rumah saja, namun secara kawasan mulai dari jalan, sanitasi sampai dengan UMKM atau Perindustrian di kawasan tersebut.
Miq Iqbal, sapaan Gubernur NTB juga menambahkan, “Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Artinya, rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak ke kehidupan penghuninya secara menyeluruh”.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah menegaskan bahwa strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan, rumah adalah titik awal perubahan ekonomi masyarakat miskin. Karena itu, ia mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya bersifat fisik, tetapi juga legal formal dan produktif.
Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para kepala daerah, khususnya Kabupaten Kota menyampaikan permasalahan di masing-masing daerahnya. Yang menjadi kunci permasalahannya adalah kondisi rumah tidak layak huni dan angka backlog yang masih tinggi. Untuk itu masing-masing daerah diharapkan untuk segera membuat proposal agar apa yang menjadi permasalahannya bisa dibantu oleh pemerintah pusat. (r)
