Giri Menang (Suara NTB) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar kegiatan Webinar dengan tema Inovasi Big Data Untuk Perencanaan Strategis dan Pengambilan Keputusan di Kabupaten Lombok Barat, Rabu 4 Juni 2025 melalui zoom meeting. Hadir sebagai narasumber Asisten III Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi, Perekayasa Ahli Utama dari BRIN Andrari Grahitandaru dan Perekayasa Ahli Madya dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN, Nimas Ayu Untariyati.
Dalam kesempatan ini Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi didampingi Kadis Kominfotik Lobar Maad Adnan.
Dalam pemaparannya Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan Pemkab Lobar menjadikan data sebagai rujukan utama dalam perencanaan. Semua harus berbasis data. Hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi Bupati dan Wakil Bupati Lobar.
Ia mengatakan pimpinan daerah ingin agar perencanaan yang dilakukan benar benar matang, sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat diukur. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan inovasi big data sebagai dasar dalam melakukan perencanaan. “Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang mengembangkan inovasi big data sebagai rujukan utama dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Saat ini, ujarnya, Pemkab Lobar telah memanfaatkan data secara progresif untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dengan big data, pemerintah berusaha agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal ini juga akan mempermudah dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan.
Sementara itu Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) BRIN Andrari Grahitandaru, mengungkapkan empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital yang akan dinilai dan menjadi bagian dari indeks pemerintah digital mulai 2026.
Empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital. Pertama, manajemen data. Kedua, pengelolaan data. Ketiga, pemanfaatan big data, data analitik, dan business intelligence. Kemudian terakhir, bagaimana instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Bagaimana setiap instansi pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan data dalam pemerintah digital?” tuturnya.
Ia melanjutkan setiap instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan data sesuai tanggung jawabnya, ditampilkan dalam portal satu data instansi atau dashboard untuk dibagi, kemudian menggunakan atau memanfaatkan data instansi lain namun harus ada penandanya. Serta yang terakhir, interoperabilitas atau berbagi pakai itu harus dilewatkan melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), baik di lingkup internal atau eksternal.
Selain itu, ujarnya, dukungan teknologi apapun, teknologi big data, data analitik dan business intelligence ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak kolaborasi. Kolaborasi dalam sistemnya, maupun kolaborasi datanya. “Bahwa data itu bukan milik sendiri, tetapi untuk dimanfaatkan lembaga lain, baik antar unit kerja internal dan eksternal antar instansi. Itulah tujuan kita saat ini untuk mewujudkan pemerintahan digital,” ujarnya.
Sementara Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) – BRIN mengatakan terdapat tiga tantangan AI dan big data yang dapat dirinya susun. Pertama yakni tantangan infrastruktur digital. Penerapan big data dan AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, namun Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal konektivitas, kapasitas penyimpanan data, dan interoperabilitas antar instansi pemerintahan. Kedua, tantangan regulasi dan etika. Regulasi tentang penggunaan AI dan big data dalam layanan publik masih terbatas, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat.
Nimas menambahkan adanya peluang untuk smart governance, yaitu penerapan AI dan big data dapat mempercepat transformasi menuju pemerintahan cerdas (smart governance) yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyebutkan, big data analytics memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti (evidence based policy making). “Tantangan SDM serta partisipasi masyarakat, Adopsi teknologi tidak hanya tergantung pada infrastruktur dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem bagi e-Government,” jelas Nimas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Lobar Maad Adnan mengatakan kegiatan ini sangat positif dan produktif Karena membahas tentang inovasi big data Lobar. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta yang mengikuti secara zoom dapat memperoleh gambaran tentang pentingnya big data untuk perencanaan pembangunan.
Selain itu terkait dengan inovasi big data dan tantangannya ke depan serta aspek yang ada dalam pemanfaatan data digital. Maad melanjutkan inovasi ini diharapkan dapat menjadi kekuatan utama Lobar dalam merencanakan pembangunan, sehingga tepat sasaran dan efektif. (her)
