Mataram (Suara NTB) – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram atau yang dikenal dengan sebutan gas melon masih dirasakan masyarakat Kota Mataram hingga pertengahan Juni 2025. Meski Pemerintah Kota Mataram telah mengambil sejumlah langkah penanganan melalui Dinas Perdagangan, keluhan masyarakat terus berdatangan.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat yang telah diambil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram dalam merespons persoalan ini. Namun, ia menilai bahwa hingga saat ini hasilnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Saya mengapresiasi gerak cepat Plt. Kadis Perdagangan yang sudah mengambil langkah-langkah. Tapi yang terjadi di lapangan, masyarakat masih sangat kesulitan mendapatkan gas melon,” ujarnya kepada Suara NTB, Sabtu, 15 Juni 2025.
Kelangkaan gas melon ini disebut terjadi secara merata di hampir seluruh kecamatan di Kota Mataram. Tidak hanya soal ketersediaan, harga jual gas bersubsidi tersebut juga dilaporkan mengalami lonjakan signifikan di tingkat pengecer.
“Sudah susah dicari, kalaupun ada, harganya jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET). Masyarakat kita makin terbebani,” imbuhnya.
Menurut Isti, kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah yang mengandalkan gas elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
Orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini mendorong agar Pemkot Mataram melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat mengambil langkah yang lebih serius dan tegas. Pengawasan terhadap distribusi, ketersediaan, serta pengendalian harga gas melon perlu diperketat untuk menghindari penimbunan maupun praktik penjualan di atas HET.
“Kami minta pemerintah kota lebih serius. Jangan hanya fokus pada distribusi, tapi juga lakukan pengawasan yang ketat agar harga tidak terus melambung,” tegas Isti.
Politisi PKS ini mengingatkan bahwa kelangkaan satu komoditas seperti gas elpiji dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Situasi ini dikhawatirkan memperparah beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (fit)
