Mataram (Suara NTB) – Di tengah kisruh internal yang melanda Partai Ummat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tetap setia kepada kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Majelis Syuro di bawah Amien Rais.
Ketua DPW Partai Ummat NTB, Yuliadin, menyampaikan bahwa pihaknya tetap mengikuti arahan dan keputusan dari Majelis Syuro dan DPP secara penuh. “Sikap DPW NTB tetap sami’na wa atho’na kepada keputusan Majelis Syuro dan DPP. Kami tegak lurus,” ujar Yuliadin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 17 Juni 2025.
Pernyataan ini disampaikan menyusul pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) oleh 27 DPW Partai Ummat di Jakarta pada Senin, 16 Juni 2025. Rakernas tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang dikeluarkan Majelis Syuro, termasuk keputusan mengangkat kembali Ridho Rahmadi—menantu Amien Rais—sebagai ketua umum.
Yuliadin menyebut Rakernas tersebut tidak sah, karena menurutnya kepengurusan 27 DPW yang hadir sudah demisioner. Ia menegaskan bahwa DPP telah menunjuk pengurus baru di masing-masing wilayah. “Saya perlu tegaskan, 27 DPW yang menggelar Rakernas itu sudah tidak lagi menjabat. Mereka tidak memiliki legalitas, karena DPP telah menetapkan struktur kepengurusan baru,” katanya.
Meski diwarnai dinamika internal, Yuliadin memastikan DPW NTB tetap solid dan fokus menjalankan program politik. Konsolidasi internal disebut terus dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2029. “Kami tetap bekerja seperti biasa. Konsolidasi tetap berjalan untuk menyongsong Pemilu 2029,” pungkasnya. (ndi)
