Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengizinkan pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri perhotelan, khususnya sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di Kota Mataram.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa, menyambut baik keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang diumumkan dalam Musrenbang Provinsi NTB beberapa waktu lalu. Menurutnya, pelaku usaha berharap kebijakan ini segera diikuti dengan kegiatan konkret yang dibiayai melalui APBD Perubahan. “Kita tunggu realisasinya. Semoga segera dianggarkan di APBD perubahan ini,” ujar Adiyasa, Senin, 23 Juni 2025.
Meski izin telah diberikan, Adiyasa mengungkapkan bahwa hingga kini belum banyak dinas pemerintah yang menggelar rapat di hotel. Kegiatan yang berlangsung pun masih berskala kecil, seperti rapat setengah hari.
Dengan pelonggaran kebijakan ini dan momentum libur sekolah, AHM optimistis tingkat hunian kamar hotel di Mataram akan meningkat signifikan. Ia menargetkan okupansi mencapai 70 persen pada Juli mendatang, terutama dengan adanya Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) dan musim liburan keluarga. “Kalau bisa Juli ini tembus 70 persen karena ada Fornas dan libur sekolah,” tambahnya.
Namun demikian, Adiyasa menyoroti ketentuan yang mengarahkan kegiatan pemerintah hanya kepada hotel atau restoran yang dianggap mengalami kesulitan. Ia mempertanyakan definisi “kesulitan”, mengingat hampir seluruh hotel MICE terdampak berat akibat larangan kegiatan pemerintah sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan. “Harus dijelaskan dulu definisi hotel yang mengalami kesulitan. Karena faktanya, semua hotel MICE sekarang sedang ‘semaput’. Tapi tetap, kita di industri menyambut baik kebijakan ini. Tinggal kita harap implementasi di masing-masing pemda bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, turut mengapresiasi kebijakan Mendagri tersebut. Ia menilai keputusan ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor perhotelan di NTB, meskipun realisasi anggaran di daerah masih belum tampak. “Sudah sangat bagus, walaupun belum ada realisasi secara nyata. Implementasinya tetap butuh waktu dan kerja sama dengan pemerintah daerah,” katanya.
Wolini berharap pemerintah daerah segera merealisasikan kegiatan MICE di hotel, mengingat dampaknya sangat besar bagi keberlangsungan usaha, termasuk dalam menjaga lapangan kerja. “Mudah-mudahan cepat realisasinya. Kalau kelamaan, dampaknya besar, bisa juga berimbas ke tenaga kerja,” pungkasnya. (bul)
