Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Umum Pimpinan Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lotim, Senin, 23 Juni 2025.
Kepada jajaran direksi, Bupati Lotim meminta agar memiliki target pendapatan. Setidaknya katanya Rp 3 miliar dan separuhnya bisa diberikan sebagai dividen sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Harus ada target tahun 2025,” tegas Bupati Lotim.
Berdasarkan laporan dari direksi PDAM saat ini terdapat Rp 10 miliar piutang PDAM Lotim. Dari jumlah itu sudah separuhnya bisa ditagih. Tersisa Rp 5 miliar yang kemungkinan besar kesulitan untuk ditagih. Terhadap fakta ini, Bupati Lotim mempersilakan untuk dilakukan pemutihan terhadap piutang yang tidak tertagih tersebut.
Seluruh jajaran PDAM diperintahkan Bupati bekerja pro rakyat dan bukan untuk diri sendiri diri. ‘’Pelihara PDAM dengan baik, karena kalau PDAM bangkrut, maka Anda juga akan bangkrut,” tegasnya.
Di awal, Bupati Lotim mengakui pernah memerintahkan pemutihan Rp 11 miliar piutang PDAM. Hal ini karena banyak kalangan ASN yang justru banyak berutang. Namun setelah menerima laporan, pemutihan bisa dilakukan setelah dilakukan penagihan terlebih dulu. Baru kemudian dilakukan langkah pemutihan. Bupati Lotim kemudian mempersilakan pemutihan demi keselamatan neraca keuangan PDAM.
Dari 32 ribu pelanggan PDAM, diketahui terhadap 3.862 pelanggan tidak aktif. Terhadap mereka yang tidak aktif ini diminta untuk diperiksa. Para Kepala Cabang PDAM seluruh Lotim diharapkan bisa bekerja dengan turun langsung mengecek fakta lapangan.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM, Sopyan Hakim menyampaikan sudah menyiapkan jauh hari agenda RUPS. PDAM katanya siap mewujudkan visi SMART di Lotim yang memenuhi syarat standar kesehatan dalam melayani pelanggan PDAM.
Diakuinya, dari sisi pendapatan dilihat sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 terus naik. Tahun 2022 pendapatan dalam penjualan air Rp 17,9 miliar. Tahun 2023 naik menjadi Rp 19,4 miliar. Tahun 2024 menjadi Rp 21,03 miliar.Pendapatan non air tahun 2022 Rp 845 juta, tahun 2023 Rp 894 juta, tahun 2024 meningkat menjadi Rp 915 juta. Pendapatan lain lain tahun 2022 Rp 126 juta, tahun 2023 Rp 61 juta dan Rp 87 juta tahun 2024.Diakumulasi tahun 2022 total pendapatan Rp 18,9 miliar. Tahun 2023, Rp 20,3 miliar. Tahun 2024 Rp 22 miliar.
Laporan laba rugi, pertama dari komponen biaya usaha pada tahun 2022 Rp 18,5 miliar. Tahun 2023 menjadi Rp 19,1 miliar dan tahun 2024 Rp 20,3 miliar. Di luar usaha, tahun 2022 Rp 187 juta. Tahun 2023 Rp 8,6 juta dan 2024 Rp 9,8 juta.
Laba sebelum pajak dicatat Rp 182 juta pada tahun 2022 meningkat tahun 3023 menjadi Rp 1,2 miliar dan tahun 2024 Rp 1,6 miliar. Diakumulasi tahun 2022 laba bersih Rp 153 juta, tahun 2023 meningkat menjadi Rp 944 juta dan tahun 2024 Rp 1,2 miliar laba bersih.
Jumlah penerimaan kas tahun 2022 Rp 21,9 miliar. Tahun 2023 menjadi Rp 20,6 miliar dan tahun 2024 Rp 21,6 miliar. Pengeluaran kas 2022, Rp 21 miliar, 2023 Rp 17,6 miliar dan tahun 2024 Rp 21,7 miliar saldo akhir kas tahun 2022 Rp 2,9 miliar . Tahun 2023 Rp 5,8 miliar dan Tahun 2024 Rp 5,7 miliar. Adapun aktiva Rp 69 miliar tahun 2024, tahun 2023 Rp 68,9 miliar dan tahun 2023 Rp 67 miliar. Sementara, detail total piutang PDAM Rp 10,566 miliar. Piutang rekening air yang masih bisa tertagih Rp 5,9 miliar dan jumlah yang belum bisa tertagih dan kemungkinan bisa terhapus Rp 5,47 miliar.
Sementara itu, jumlah pelanggan 32.898 pelangan dengan 29,036 yang aktif dan 3.862 tidak aktif. Penambahan pelanggan setahun hanya 48 SR tahun 2023. Dalam pengembangan pelanggan, diakui Plt Dirut tidak sesuai harapan. Tahun 2025 ini diharapkan akan ditingkatkan.
Tingkat kehilangan air PDAM Lotim 31,06 persen. Hal itu katanya karena ada beberapa item belum terpenuhi. Elevasi tinggi tak bisa dilayani 24 jam. Kerusakan jaringan sehingga perlu perbaikan jaringan. Banyak water meter rusak utamanya usia 5 tahun. Tingkat akurasi menurun. Banyak ditemukan sambungan gelap dilakukan oknum karyawan dan oknum warga. Terhadap oknum karyawan siap akan dipecat karena sudah teken pakta integritas.
Efisiensi penagihan rendah. Biaya operasional terlalu tinggi dibandingkan pendapatan. Tidak akurat pencatatan meter akibat tidak dilakukan pencatatan langsung. Kepada pembaca meter diindikasikan banyak hanya gunakan asumsi membaca. (rus)
