Mataram (Suara NTB) – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Batur Sasak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 Juni 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penerapan aturan Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai merugikan para sopir.
Ketua paguyuban, Zulkifli, dalam orasinya menyampaikan bahwa pembatasan dimensi dan muatan kendaraan berpotensi menurunkan pendapatan sopir karena berkurangnya jumlah barang yang bisa diangkut. Ia meminta pemerintah memberikan solusi konkret sebelum menerapkan regulasi tersebut. “Pemerintah juga harus memikirkan nasib para sopir. Kalau mau diberlakukan aturan ODOL, seharusnya ada penyesuaian ongkos. Jangan asal diberi regulasi tanpa solusi,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, meskipun aturan ODOL masih dalam tahap sosialisasi, implementasinya di lapangan sudah mulai diterapkan oleh aparat. Hal ini, kata dia, menimbulkan keresahan di kalangan sopir truk. “Padahal ini masih tahap sosialisasi RUU, tapi di jalan sudah diberlakukan. Ini sangat melukai hati kami,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi para sopir. Ia berjanji akan menggelar pertemuan dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Polda, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Kami agendakan segera untuk duduk bersama membahas ini. Besok kami upayakan semua pihak bisa hadir,” kata politisi Partai Golkar itu.
Hamdan juga menegaskan komitmen DPRD untuk menyampaikan tuntutan para sopir kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. “Saya pastikan ini ditindaklanjuti. Catat ini, bahkan kalau perlu direkam. Kami tidak akan diam,” tandasnya. Aksi damai ini diikuti oleh ratusan sopir yang datang dengan membawa truk masing-masing, memenuhi halaman depan gedung DPRD NTB. (ndi)
