Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) didampingi Kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Winengan menemui Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. LAZ melobi sejumlah program untuk Lombok Barat. Di antaranya, penanganan kemiskinan ekstrem dan sekolah rakyat (SR), serta SKB Gunungsari.
Kemensos pun berkomitmen membantu Pemkab Lobar dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan siap menganggarkan Rp220 miliar untuk pembangunan SR yang diusulkan di Kuripan Utara oleh Pemkab.
Bupati Lalu Ahmad Zaini menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan umum melalui pendekatan berbasis data. “Kami berkomitmen memutakhirkan dan memvalidasi data kemiskinan. Setelah datanya rampung, kita akan keroyok masalah ini bersama Kemensos dan Pemda melalui masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jelasnya, Rabu (25/6/2025).
Bupati juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan Pemda seluas 9 hektare di Kuripan Utara. Sekolah ini direncanakan memiliki anggaran sebesar Rp220 miliar dan akan mulai menerima murid tahun depan. Sebelum gedung baru selesai, proses belajar-mengajar akan dilakukan di SKB Gunung Sari, yang akan direhabilitasi terlebih dahulu oleh Kemensos.
“Kedua usulan kami, baik pembangunan Sekolah Rakyat maupun renovasi SKB Gunung Sari, sudah disetujui. Kami sangat bersyukur atas dukungan ini,” katanya.
Dengan program-program strategis yang telah disepakati, Lombok Barat diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pun optimis Kabupaten Lombok Barat akan semakin sejahtera dalam lima tahun mendatang. Hal itu disampaikannya langsung ke Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini.
Kepada bupati, Mensos menegaskan pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. “Untuk mengentaskan kemiskinan, datanya harus sama dulu. Presiden sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yang mengharuskan penggunaan data tunggal sosial ekonomi oleh seluruh lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Saifullah.
Ia juga mengapresiasi komitmen Bupati Lobar yang dinilai memiliki visi jelas untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. “Saya berterima kasih kepada Bupati Lombok Barat yang punya komitmen kuat melaksanakan arahan Presiden. Insya Allah, Lombok Barat lima tahun ke depan akan semakin sejahtera,” tambahnya.
Kemensos menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.
Hingga saat ini, sudah ada ratusan kepala daerah yang berkunjung ke Kemensos, tetapi hanya segelintir yang memiliki komitmen dan konsep bupati. “Dengan data yang valid, program intervensi dapat langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah langkah konkret untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan,” terang Mensos.
Sementara, Kadis Sosial H. L. Winengan menambahkan Pemkab Lobar membahas secara teknis langkah ke depan mengentaskan kemiskinan ekstrem dan maupun kemisinan yang masih di angka dua digit. “Kami bersama bupati berkoordinasir dengan Mensos terkait validasi data kemiskinan. Ketika data ini padu, tinggal sharing dana antara Pemda dengan Kementerian mengentaskan permasalahan ini,” jelasnya.
Ia mengakui, bantuan Kemensos RI kepada Pemda Lobar setiap tahunnya memang cukup banyak. Bantuan tersebut berupa sembako senilai Rp180,2 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp112,2 miliar, YAPI Rp3,6 miliar, hingga permakanan Rp5,6 miliar. Sehingga total bantuan sosial yang diberikan Kemensos RI ke Lobar sebesar Rp301 miliar lebih.
“Itu belum termasuk bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 357.463 jiwa sebesar Rp 180 miliar. Tapi ini kami harap bisa ditambah,” ungkap Winengan.
Jika angka masyarakat yang diakomodasi PBI APBN dari Kemensos bertambah, maka biaya yang dikeluarkan Pemkab Lobar untuk membayar biaya iuran BPJS Kesehatan warga Lobar bisa berkurang. “Saat ini untuk iuran BPJS Kesehatan terlalu banyak beban PBI APBD. Maka kami akan memperbaiki data untuk mengurangi beban daerah,” papar Winengan.
Diketahui, angka kemiskinan ekstrem di Lombok Barat saat ini mencapai 1,57 persen atau sekitar 8.950 jiwa. Sementara persentase kemiskinan di Lobar yang mencapai 12,65 persen atau 96.570 jiwa. (her)
