PEMERINTAH Kota Mataram kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan pencapaian ke-11 kalinya secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkot Mataram dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram, Haris Maulana, dalam pemandangan umum fraksinya pada rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Selasa, 1 Juli 2025. Ia menyatakan bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan tahun ini berlangsung cukup panjang dan melelahkan, melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pemeriksaan interim, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan terinci.
“Proses ini berlangsung selama lebih dari 100 hari. Ketiga tahapan tersebut telah dilalui dengan penuh kesungguhan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Haris.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan juga mencerminkan transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola dana publik yang telah dialokasikan melalui APBD Kota Mataram.
Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian ini. Haris menyebut keberhasilan meraih opini WTP tidak terlepas dari kerja keras, komitmen, dan sinergi antara seluruh jajaran Pemerintah Kota Mataram dan DPRD, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
“Capaian ini tentu bukan hasil kerja biasa. Di balik keberhasilan ini ada perjuangan luar biasa dari seluruh satuan perangkat daerah yang bekerja siang dan malam, mempersiapkan data, melengkapi dokumen, serta berkoordinasi tanpa lelah dengan auditor BPK,” tambahnya.
Atas nama Fraksi Golkar, Haris menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif dan perangkat daerah yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat kebersamaan. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi motivasi untuk memperkuat praktik pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab ke depan.
“Semoga capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram,” tutupnya. (fit)
